Bisnis.com, JAKARTA – Pilkada serentak 2020 menorehkan sejarah bagi keluarga Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Pada Pilkada yang dilakukan serentak pada Desember 2020 ini, putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka diusung PDIP sebagai calon Wali Kota Solo. Langkah Gibran juga diikuti menantu Jokowi, Bobby Nasution, yang juga diusung PDIP sebagai calon Wali Kota Medan.
Bila Gibran berpasangan dengan kader PDIP Teguh Prakosa, maka Bobby berpasangan dengan kader Gerindra Aulia Rahman.
Menjadi calon kepala daerah memang bukan mesti kader partai politi (parpol) yang sudah dikader sekian lama. Popularitas menjadi salah satu pertimbangan yang membuat kader nonparpol juga bisa diusung sebagai calon kepala daerah.
Tidak heran bila bakal calon kader partai bisa terjungkal. Seperti dialami Achmad Purnomo yang juga berstatus Wakil Wali Kota Solo.
Namanya sempat disebut sebagai calon Wali Kota Solo diusung PDIP, namun Gibran yang mendadak jadi kader partai menjelang pendaftaran bakal calon kepala daerah yang diusung PDIP, malah yang diusung.
Pengusaha muda itu mengalahkan Purnomo dalam berebut restu dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo menegaskan bahwa Purnomo tak sakit hati, karena gagal jadi calon Wali Kota Solo di Pilkada Serentak 2020.
Rudy mengatakan wakil wali kotanya itu mendukung dan merestui Gibran-Teguh. Tapi, Purnomo memilih tak masuk tim pemenangan karena sempat dikabarkan terinfeksi Covid-19.
Ia memastikan bahwa Purnomo tak sakit hati, karena gagal menjadi calon wali kota karena dari awal, PDIP Solo sudah memberi masukan ke Purnomo bahwa berpolitik itu harus siap dengan kondisi apapun.
"Berpolitik itu harus siap. Siap kecewa dan siap dikecewakan. Itu harus dipegang. Kalau tak pegang itu, jangan masuk partai politik," kata Rudy.
Bobby vs Eks Kader PDIP
PDIP tak mengusung calon petahana yang merupakan mantan kadernya, Akhyar Nasution, di Pilkada Kota Medan.
Menurut Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto usai pengumuman 75 calon kepala derah yang diusung PDIP, Selasa (11/8/2020), pihaknya tidak mengusung Akhyar, karena alasan hukum.
"Kami melakukan pemetaan politik, kami mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Nah, berdasarkan kajian yang dilakukan Pak Djarot Saiful Hidayat selaku ketua DPD PDI Perjuangan Sumut, kami melihat bahwa ada dugaan berkaitan dengan persoalan yang membuat yang bersangkutan (Akhyar, red) tidak bisa dicalonkan oleh PDI Perjuangan," katanya.
PDIP berkomitmen untuk tidak mencalonkan mereka yang memiliki persoalan hukum di Pilkada 2020 pasca-ditetapkannya 11 Anggota DPRD Sumut terkait kasus suap eks Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho.
"Karena itulah, partai memegang komitmen untuk tidak pernah mencalonkan mereka yang punya potensi terkait persoalan hukum. Kita lihat di Kota Medan ada suatu operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi," kata Hasto.
Akhyar pun dideklarasikan oleh PKS dan Demokrat untuk diusung di Pilkada Kota Medan 2020.
Menantu Presiden Joko Widodo yang juga bakal calon Wali Kota Medan Bobby Nasution (kanan) menyimak pernyataan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD PDIP Sumut Djarot Saiful Hidayat (kiri) saat berkunjung di Medan, Sumatera Utara, Kamis (23/7/2020). DPD PDIP Sumut akan mengusung Bobby Nasution menjadi calon Wali Kota Medan pada Pilkada Serentak 2020. ANTARA FOTO/Septianda Perdana
Bantah Dinasti Politik
Majunya Bobby dan Gibran di Pilkada 2020 menjadi sorotan, karena dianggap sebagai bagian dari dinasti politik.
Mantan tokoh mahasiswa, pakar ekonomi dan politikus Rizal Ramli pun berkomentar sinis lewat akun Twitternya @RamliRizal, Sabtu (18/7/2020).
Rizal Ramli yang pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia menggantikan Indroyono Soesilo ini mencuit bahwa Jokowi offside, keterlaluan demi anak dan mantu.
“Ndak nyangka kirain budaya Solo itu santun, tau diri, pertimbangkan rasa & etika. Lho kok ini anomali, vulgar ?,” cuitnya.
Bobby dan Gibran pun membantah tudingan dinasti politik dengan alasan bahwa mereka mengikuti proses seleksi, dan menang atau tidaknya tergantung pilihan masyarakat.
"Ya bukan dinasti lah, kami ingin berbuat di suatu daerah tempat kami lahir. Saya rasa bukan dinasti," kata Bobby.
Selain diusung PDIP, Bobby telah mendapatkan dukungan dari Partai NasDem untuk maju di Pilkada Medan.
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengatakan memilih Bobby karena kesepahaman ideologi dengan partai, yaitu melaksanakan gerakan perubahan.
Salah satu alasan merekomendasikan Bobby karena faktor elektabilitas. Surya membantah pencalonan itu terkait status Bobby sebagai menantu Jokowi.
"Ah, menantu memang nasib dia jadi menantu. Ngapain kita urus itu," kata Surya saat ditemui usai peresmian gedung baru Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) NasDem Sumatra Utara di Medan, Kamis (20/2/2020).
Dikutip dari situs Mahkamah Konstitusi RI, dinasti politik dapat diartikan sebagai sebuah kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terkait dalam hubungan keluarga.
Dinasti politik lebih identik dengan kerajaan. sebab kekuasaan akan diwariskan secara turun temurun dari ayah kepada anak agar kekuasaan akan tetap berada di lingkaran keluarga.
.jpg)
Bakal Calon Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka (kiri) bersama Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (kanan) memberikan keterangan kepada wartawan saat pemberian berkas dukungan dari Partai Amanat Nasional (PAN) di Komplek Widya Chandra, Jakarta, Rabu (12/8/2020). Kunjungan Gibran dan Teguh dalam rangka bersilaturahmi dan meminta dukungan PAN atas pencalonan mereka maju dalam Pilwalkot Solo Desember mendatang. ANTARA FOTO/Reno Esnir
Unsur Lama Strategi Baru
Dosen ilmu politik Fisipol UGM, A.G.N. Ari Dwipayana, di situs mkri.id, tren politik kekerabatan itu sebagai gejala neopatrimonialistik.
Benihnya sudah lama berakar secara tradisional, yakni berupa sistem patrimonial, yang mengutamakan regenerasi politik berdasarkan ikatan genealogis, ketimbang merit system, dalam menimbang prestasi.
Menurutnya, kini disebut neopatrimonial, karena ada unsur patrimonial lama, tapi dengan strategi baru.
"Dulu pewarisan ditunjuk langsung, sekarang lewat jalur politik procedural.”
Anak atau keluarga para elite masuk institusi yang disiapkan, yaitu partai politik. Oleh karena itu, patrimonialistik ini terselubung oleh jalur prosedural
Dinasti politik harus dilarang dengan tegas, karena jika makin maraknya praktik ini di berbagai pilkada dan pemilu legislatif, maka proses rekrutmen dan kaderisasi di partai politik tidak berjalan atau macet.
Bukan hanya Gibran dan Bobby yang punya unsur kekebatan dengan Jokowi maju di Pilkada 2020.
Calon Bupati Kediri yang diusung PDIP pada Pilkada Serentak 2020, Hanindito Himawan Pramana, adalah putra dari Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Di luar PDIP, ada keponakan Ketua Umum Partai Gerindra, Rahayu Saraswati diusung Gerindra sebagai calon Wakil Wali Kota Tangerang Selatan. Dia dipasangkan dengan kader PDIP, Muhammad sebagai calon Wali Kota Tangerang Selatan.
Saraswati adalah anak dari Hasyim Djojohadikusumo yang menjabat Dewan Pembina Partai Gerindra.
Calon Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka (kiri depan) berfoto di DPD PDIP Jateng. JIBI/Bisnis-Alif N.
Kampanye Kotak Kosong
Menariknya, di Pilkada Kota Solo 2020, nyaris semua parpol yang memiliki kursi di DPRD mendukung Gibran dan Teguh. Hanya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang belum menentukan sikapnya.
Dari 45 kursi DPRD Kota Solo, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menguasai 30 kursi.
Di posisi kedua ada PKS dengan 5 kursi, posisi ketiga ditempati Partai Golkar, Partai Gerindra, dan Partai Amanat Nasional dengan masing-masing 3 kursi, serta 1 kursi terakhir dipegang oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Adapun syarat administrasi untuk bisa mengajukan pasangan calon adalah partai atau gabungan partai harus memiliki minimal 20 persen kursi DPRD atau minimal 9 kursi.
Oleh karena itu, muncul dugaan bahwa Gibran-Teguh sebagai calon tunggal. Hal ini memunculkan gerakan menangkan kotak kosong oleh aktivis budaya Solo, Zen untuk melawan pencalonan Gibran.
Dia menilai pilkada yang diikuti calon tunggal bukti sistem demokrasi yang tidak berfungsi. Namun, menurut Gibran jangan buru-buru menilai Pilkada Solo 2020 hanya diikuti oleh calon tunggal. Masih ada peluang Pilkada Solo 2020 diikuti lebih dari satu calon.
"Memangnya ada kotak kosong? Itu ada calon independen yang masih berjuang. Kok bilang kotak kosong, dari mana itu," katanya usai menerima surat rekomendasi di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu (12/8/2020).
Sekarang, tergantung masyarakat, mau memilih mereka atau tidak?
