Bisnis.com, JAKARTA - Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) mengusulkan pemberlakuan basic income atau pendapatan dasar bagi seluruh masyarakat, sebagai upaya menahan warga berpenghasilan rendah untuk tetap di rumah dan mengendalikan sebaran virus corona.
Jaminan enam bulan penghasilan untuk 2,7 miliar penduduk yang hidup di bawah atau tepat di atas garis kemiskinan di 132 negara berkembang akan menelan biaya sekitar US$199 miliar per bulan. Hal ini dapat didanai dengan mengalihfungsikan pembayaran utang luar negeri.
Dengan tingkat infeksi yang meningkat dan biaya utang yang membebani pengeluaran kesehatan dan sosial, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres juga menyerukan lockdown di semua negara berkembang.
Negara-negara tersebut akan membelanjakan US$3,1 triliun untuk pembayaran utang tahun ini dan UNDP mengatakan usulnya akan memungkinkan mereka secara singkat menggunakan kembali dana tersebut untuk mengatasi kerusakan yang ditimbulkan oleh krisis.
UNDP mengatakan rencana tersebut akan membutuhkan 12 persen dari total respons keuangan yang diproyeksikan terhadap pandemi pada 2020, yang setara dengan sepertiga dari jumlah utang negara-negara berkembang dalam pembayaran utang luar negeri tahun ini.
Sementara itu, G20 telah menawarkan Inisiatif Penangguhan Layanan Utang kepada negara-negara termiskin di dunia yang berlangsung hingga Desember. Sejauh ini, 42 negara telah meminta bantuan berdasarkan rencana tersebut, yang mengarah ke penangguhan pembayaran US$5,3 miliar utang.
UNDP mengatakan program itu juga dapat didanai oleh subsidi energi dan melalui transfer tunai darurat. Di negara-negara berkembang di mana sembilan dari sepuluh pekerja berada di sektor informal, hal ini sangat diperlukan.
"Basic income sementara memungkinkan pemerintah untuk mendanai orang-orang yang di-lockdown untuk melanjutkan hidup, menyuntikkan uang ke ekonomi lokal untuk membantu menjaga bisnis kecil tetap bertahan, dan memperlambat penyebaran Covid-19," kata Achim Steiner, administrator UNDP.
