Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Transfer Anggaran Pilkada 2020 Lelet, Mendagri Turun ke Daerah

Untuk mengawasi pencairan anggaran itu, jelasnya, Kemendagri juga memiliki data real time yang menunjukkan isi kas daerah setiap hari.
Rayful Mudassir
Rayful Mudassir - Bisnis.com 15 Juli 2020  |  13:28 WIB
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan keterangan pers usai melakukan koordinasi, di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Rabu (18/3/2020). ANTARA FOTO - Novrian Arbi
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan keterangan pers usai melakukan koordinasi, di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Rabu (18/3/2020). ANTARA FOTO - Novrian Arbi

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dikabarkan akan mengunjungi sejumlah daerah guna mendorong realisasi pencairan anggaran Pilkada serentak 2020.

Plt. Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochammad Ardian mengatakan pihaknya meminta daerah untuk terus meningkatkan jumlah transfer anggaran sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) hingga mencapai 100 persen. Hal itu merupakan langkah untuk menyukseskan pelaksanaan Pilkada serentak 2020 yang merupakan kewajiban setiap daerah.

Untuk mengawasi pencairan anggaran itu, jelasnya, Kemendagri juga memiliki data real time yang menunjukkan isi kas daerah setiap hari. Mendagri Tito, kata Ardian, juga dapat membaca data tersebut agar diketahui publik.

"Bapak Mendagri minggu ini kembali langsung turun ke daerah-daerah cek langsung daerah yang jumlah dana transfer NPHD-nya yang masih kecil," katanya melalui keterangan resmi, Rabu (15/7/2020).

Ardian mengatakan sejumlah daerah telah menyalurkan anggaran Pilkada sesuai NPHD. Namun masih di bawah 100 persen. Dia merinci, sebanyak 130 dari 270 daerah belum menyelesaikan transfer anggaran Pilkada ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Jumlah tersebut terbagi atas lima provinsi dan 125 kabupaten kota.

Selain itu, 133 daerah juga diketahui belum menyelesaikan pencairan dana ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Jumlah tersebut termasuk empat provinsi dan 129 kabupaten kota.

Sementara itu, sebanyak 228 daerah juga diketahui belum menyelesaikan proses transfer anggaran pada pengamanan Pilkada. Jumlah itu termasuk tujuh provinsi dan 221 kabupaten kota.

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri menerangkan hingga Rabu (15/7/2020), anggaran Pilkada sesuai NPHD masih masih belum mencapai target awal.

Dari total keseluruhan anggaran sementara senilai Rp15 triliun, anggaran yang telah terealisasi mencapai Rp10,4 triliun atau 69,45 persen. Sisa pencairan yang masih menunggu transfer mencapai Rp4,6 triliun atau tersisa 30,55 persen.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

kemendagri Pilkada Serentak Pilkada 2020
Editor : Oktaviano DB Hana
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top