Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri mencatat sedikitnya 130 daerah peserta Pilkada serentak 2020 masih belum mencairkan anggaran secara menyeluruh kepada penyelenggara pemilihan.
Plt. Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochammad Ardian mengatakan sejumlah daerah telah menyalurkan anggaran Pilkada sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Namun, masih di bawah 100 persen.
Dia merinci, sebanyak 130 dari 270 daerah belum menyelesaikan transfer anggaran Pilkada ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Jumlah tersebut terdiri dari lima provinsi dan 125 kabupaten kota.
Selain itu, 133 daerah juga diketahui belum menyelesaikan pencairan dana ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Jumlah tersebut meliputi empat provinsi dan 129 kabupaten kota.
Sementara itu, sebanyak 228 daerah juga diketahui belum menyelesaikan proses transfer anggaran pada pengamanan Pilkada yakni tujuh provinsi dan 221 kabupaten kota.
"Bapak Mendagri minggu ini kembali langsung turun ke daerah-daerah cek langsung daerah yang jumlah dana transfer NPHD-nya yang masih kecil," katanya melalui keterangan resmi, Rabu (15/7/2020).
Kemendagri meminta agar daerah terus tingkatkan jumlah transfer NPHD sampai mencapai 100 persen. Kementerian itu juga memiliki data real time setiap hari isi kas daerah.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, kata Ardian, juga dapat membaca data tersebut agar diketahui publik. Menurutnya, Pemda wajib mendukung suksesnya pelaksanaan Pilkada serentak 2020.
Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri menerangkan hingga Rabu (15/7/2020), anggaran Pilkada sesuai NPHD masih masih belum mencapai target awal.
Dari total keseluruhan anggaran sementara senilai Rp15 triliun, anggaran yang telah terealisasi mencapai Rp10,4 triliun atau 69,45 persen. Sisa pencairan yang masih menunggu transfer mencapai Rp4,6 triliun atau tersisa 30,55 persen.
