Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Jadi Tersangka, Korporasi Indosurya Cipta Dijerat Pasal Berlapis

Penyidik telah melakukan gelar (ekspose) perkara dan menemukan dua alat bukti yang cukup bahwa korporasi Indosurya Cipta dan JI terlibat dalam kasus penipuan, penggelapan dan bank ilegal.
Sholahuddin Al Ayyubi
Sholahuddin Al Ayyubi - Bisnis.com 14 Juli 2020  |  15:36 WIB
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Awi Setiyono. - Antara\n\n
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Awi Setiyono. - Antara\\n\\n

Bisnis.com, JAKARTA - Bareskrim Polri menetapkan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya Cipta sebagai tersangka korporasi bersama Direktur Keuangan Indosurya Cipta berinisial JI.

Keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka pada kasus dugaan tindak pidana penggelapan, bank ilegal dan penipuan serta tindak pidana pencucian uang (TPPU) terhadap nasabah dengan kerugian mencapai triliunan.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Awi Setiyono mengemukakan bahwa penyidik telah melakukan gelar (ekspose) perkara dan menemukan dua alat bukti yang cukup bahwa korporasi Indosurya Cipta dan JI terlibat dalam kasus penipuan, penggelapan dan bank ilegal.

"Penyidik menetapkan JI dan korporasi Indosurya Cipta sebagai tersangka dalam kasus penipuan, penggelapan dan bank ilegal," tuturnya, Selasa (14/7/2020).

Awi menjelaskan tersangka pemilik KSP Indosurya Cipta Henry Surya dan Suwito Ayub selaku Direktur Operasional Indosurya Cipta menjadikan korporasi Indosurya Cipta sebagai alat untuk memuluskan perbuatan tindak pidana.

Sementara itu, kata Awi, tersangka JI diperintahkan Henry Surya untuk menghimpun dana masyarakat tanpa ada izin resmi dari pihak terkait.

Dia memastikan bahwa tim penyidik tidak bakal berhenti hanya pada para tersangka itu, tetapi tim penyidik akan mengembangkan kasus tersebut.

"Kami akan terus mengembangkan perkara ini," katanya.

Para tersangka dijerat dengan Pasal 46 Undang-Undang No. 10/1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7/1992 tentang Perbankan dengan pelanggaran yaitu menghimpun dana dari masyarakat tanpa ada izin dari Bank Indonesia.

Ancaman pidana minimalnya 5 tahun, maksimal 15 tahun dan denda paling sedikit Rp10 miliar dan maksimal Rp20 miliar.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

koperasi KSP Indosurya Cipta
Editor : Nancy Junita
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top