Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo bertemu dengan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menggelar pertemuan di Istana Kepresidenan Bogor pada Rabu (8/7/2020). Ada beberapa isu yang dibahas dalam pertemuan tersebut, mulai dari RUU HIP, kebijakan ekonomi hingga reshuffle kabinet.
Wakil Ketua MPR Syarief Hasan mengatakan bahwa perombakan atau reshuffle kabinet merupakan kewenangan Presiden. Namun, dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi sempat mengutarakan bahwa dia ingin agar Kabinet Indonesia bekerja lebih optimal pada masa krisis akibat pandemi Covid-19.
"Secara implisit bapak Presiden [Jokowi] mengatakan, menginginkan kabinet ini bekerja maksimal. Secara implisit begitu, jadi silakan diartikan," ujar Syarief dalam konferensi pers di Istana Bogor, Rabu (8/7/2020).
Senada, Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) pun memastikan bahwa Presiden tidak mengatakan keputusan apapun terkait reshuffle kabinet yang kini tengah hangat diperbincangkan oleh berbagai pihak.
Adapun, pada pertemuan tersebut juga dibahas banyak hal mulai dari RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) hingga sejumlah stimulu ekonomi sebagai langkah penyelamatan kehidupan masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi seperti pemberian subsidi bunga, subsidi kepada pesantren, dan subsidi listrik.
Sebelumnya, Presiden Jokowi pada sidang kabinet 18 Juni 2020 sempat menumpahkan kekecewaan kepada Kabinet Indonesia Maju dalam penanganan Covid-19 dan dampak yang menyertai.
Baca Juga
Presiden mengatakan setelah sekitar tiga bulan virus Corona menyerang Indonesia, belum ada perkembangan signifikan dalam upaya penanganannya, baik terkait kesehatan maupun ekonomi.
"Langkah apapun yang extraordinary akan saya lakukan. Untuk 267 juta rakyat kita, untuk negara. Bisa saja membubarkan lembaga, bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya," ujar Presiden dalam video rapat internal yang baru diunggah kanal resmi Sekretariat Presiden di Youtube, Minggu (28/6/2020).
