Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan bahwa teguran keras Presiden Joko Widodo kepada Kabinet Indonesia Maju pada sidang paripurna 18 Juni 2020 memberikan dampak signifikan terhadap kinerja para menteri dan kepala lembaga dalam penanganan Covid-19.
Pratikno menjelaskan bahwa teguran Presiden direspons dengan cepat oleh para menteri. Oleh karena itu, isu perombakan kabinet atau reshuffle tidak lagi relevan.
“Ini progress yang bagus. Jadi kalau progress bagus, ngapain di-reshuffle. Intinya begitu. Tentunya dengan progress yang bagus ini isu reshuffle tidak relevan sejauh bagus terus,” kata Pratikno seusai konferensi pers terkait Peringatan HUT ke-75 RI, Senin (6/7/2020).
Dia melanjutkan bahwa Presiden Jokowi menyadari Covid-19 bukan hanya memberikan dampak kepada kesehatan masyarakat, tetapi juga menimbulkan permasalahan ekonomi. Oleh karena itu sejak awal Februari, kata Pratikno, Presiden fokus terhadap kedua masalah tersebut.
Selain itu Presiden juga selalu meminta para menteri tidak hanya fokus untuk menangani pandemi dan dampak yang menyertai. Namun, juga menjadikan Covid-19 sebagai momentum reformasi fundamental.
“Jangan sia-siakan masalah besar ini, justru sebagai momentum,” kata Pratikno menirukan instruksi Presiden.
Baca Juga
Presiden pun mendorong seluruh institusi bekerja keras. Akan tetapi pada awal pandemi kantor-kantor belum sepenuhnya dapat beradaptasi, sehingga waktu kerja tidak optimal.
“Jadi Pak Presiden merasa mestinya lembaga pemerintahan, terutama kabinet bisa kerja lebih maksimal dengan kinerja yang lebih baik, itu kemudian beliau menyampaikan teguran yang keras kepada kami agar percepat kinerja,” jelas Mensesneg.
Sebelumnya, Presiden Jokowi pada sidang kabinet 18 Juni 2020 menumpahkan kekecewaan kepada Kabinet Indonesia Maju dalam penanganan Covid-19 dan dampak yang menyertai.
Presiden mengatakan setelah sekitar tiga bulan virus Corona menyerang Indonesia, belum ada perkembangan signifikan dalam upaya penanganannya, baik terkait kesehatan maupun ekonomi.
"Langkah apapun yang extraordinary akan saya lakukan. Untuk 267 juta rakyat kita, untuk negara. Bisa saja membubarkan lembaga, bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya," ujar Presiden dalam video rapat internal yang baru diunggah kanal resmi Sekretariat Presiden di Youtube, Minggu (28/6/2020).
Jokowi, dalam video tersebut, juga mengatakan bahwa dia melihat laporan belanja di kementerian tidak menunjukkan perkembangan penyerapan yang signifikan. Padahal, pada masa pandemi Covid-19 ini, peran pemerintah sangat penting, yakni dalam menjamin kelangsungan kehidupan masyarakat.
"Saya harus ngomong apa adanya, enggak ada progress yang signifikan. Kalau mau minta Perppu lagi saya buatkan asal untuk negara asal untuk rakyat. Saya pertaruhkan reputasi politik saya," ujar Jokowi.
