1. AS Cabut Perlakuan Perdagangan Khusus dengan Hong Kong
Amerika Serikat meningkatkan tekanan pada China atas tindakan kerasnya terhadap Hong Kong dengan mempersulit ekspor teknologi sensitif ke kota.
"Dengan pengenaan langkah-langkah keamanan baru Partai Komunis China di Hong Kong, risiko bahwa teknologi sensitif AS akan dialihkan ke Tentara Pembebasan Rakyat atau Kementerian Keamanan Negara telah meningkat," kata Menteri Perdagangan Wilbur Ross dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip Bloomberg.
Baca berita lengkapnya di sini.
2. Konflik India-China: India Boikot TikTok, WeChat dan Aplikasi Lainnya
India memperluas wilayah konfliknya dengan China melalui aksi boikot.
Sebanyak 59 aplikasi yang sebagian besar merupakan aplikasi seluler asal China, termasuk TikTok milik Bytedance dan WeChat milik Tencent, diboikot India.
Baca berita lengkapnya di sini.
Baca Juga
3. Sah! Punya Transaksi Rp600 Juta dan Traffic 12 Ribu PMSE Wajib Pungut PPN Digital
Pelaku perdagangan menggunakan sistem elektronik (PMSE) dengan nilai transaksi lebih dari Rp600 juta dan jumlah traffic sebanyak 12.000 dalam setahun wajib pungut dan menyetorkan PPN.
Hal ini tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal (Ditjen) Pajak No.PER - 12/PJ/2020 tentang Batasan Kriteria Tertentu Pumungut Serta Penunjukkan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPN atas Barang Kena Pajak (BKP) Tak Berwujud atau Jasa Kena Pajak (JKP) melalui PMSE.
Baca berita lengkapnya di sini.
4. Ada Apa Antara Wali Kota Risma dan Dokter Joni?
Direktur Utama RSUD dr Soetomo Surabaya dr Joni Wahyuhadi menyebut selama ini hubungan antara RSUD dr Soetomo dengan Pemerintah Kota Surabaya baik-baik saja, terutama dalam rangka koordinasi penanganan Covid-19.
"RSUD dr Soetomo selama ini selalu menerima Pemkot Surabaya dengan baik dan tangan terbuka. Sebelumnya koordinasi juga telah dilakukan di ruang rapat RSUD dr Soetomo, khususnya terkait permasalahan Covid-19 dan tracing," ujarnya di Gedung Negara Grahadi di Surabaya, Senin (29/6/2020) malam.
Baca berita lengkapnya di sini.
5. Rencana IPO Pertamina Dapat Penolakan DPR
Rencana membawa sejumlah subholding PT Pertamina (Persero) ke lantai bursa mendapatkan penolakan dari Dewan Perwakilan Rakyat.
Dalam Rapat Dengar Pendapat antara Komisi VII dengan Pertamina, sejumlah Anggota Dewan menyatakan keberatan dengan rencana tersebut.
Baca berita lengkapnya di sini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
