Bisnis.com, JAKARTA – Amerika Serikat meningkatkan tekanan pada China atas tindakan kerasnya terhadap Hong Kong dengan mempersulit ekspor teknologi sensitif ke kota.
"Dengan pengenaan langkah-langkah keamanan baru Partai Komunis China di Hong Kong, risiko bahwa teknologi sensitif AS akan dialihkan ke Tentara Pembebasan Rakyat atau Kementerian Keamanan Negara telah meningkat," kata Menteri Perdagangan Wilbur Ross dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip Bloomberg.
Sebagai bagian dari kebijakan tersebut, Departemen Perdagangan mengatakan pihaknya menangguhkan peraturan perlakuan khusus terhadap Hong Kong atas hal-hal termasuk pengecualian izin ekspor.
"Tindakan lebih lanjut untuk menghilangkan kebijakan lain juga tengah dievaluasi," tambah Ross tanpa memberikan rincian.
Ekspor teknologi sensitif ke Hong Kong sebelumnya diperlakukan secara berbeda dengan ekspor ke China yang membutuhkan izin khusus. Pengumuman tersebut mencabut perlakuan khusus untuk pengiriman ke Hong Kong, dan kemungkinan membuat proses aplikasi lebih rumit bagi perusahaan.
Presiden Donald Trump mengatakan pada 29 Mei bahwa AS akan memulai proses penghapusan pengecualian kebijakan yang memberi perlakuan berbeda dan khusus kepada Hong Kong.
Baca Juga
Dia mengumumkan bahwa perubahan itu akan memengaruhi berbagai perjanjian dengan Hong Kong, termasuk kontrol ekspor pada teknologi penggunaan ganda.
Kebijakan AS tersebut semakin merenggangkan hubungan dengan China menyusul kebijakan Beijing atas Hong Kong dan isu lainnya. Trump terus menyalahkan negara itu atas penyebaran virus Corona. Sementara itu, kapal perang dan jet tempur kedua negara terus saling melacak di Laut China Selatan.
Akhir pekan lalu, Menteri Luar Negeri Michael Pompeo mengumumkan pembatasan visa pada pejabat China yang terlibat dalam undang-undang keamanan nasional Hong Kong. Pompeo juga mengatakan pada hari Senin bahwa AS akan berhenti menjual peralatan pertahanan ke Hong Kong.
Trump menyampaikan pernyataan Jumat lalu bahwa meskipun bersikap keras, ia tidak mengancam hukuman khusus untuk pemerintah Beijing.
Namun, pada saat yang sama, badan legislatif China siap untuk menyetujui undang-undang keamanan nasional yang baru untuk memadamkan perbedaan pendapat, sekaligus berisiko memicu aksi balasan AS dan daya tarik Hong Kong sebagai pusat keuangan.
Undang-undang tersebut membawa ketidakpastian yang lebih besar karena Hong Kong menghadapi resesi terdalam dalam catatan setelah aksi protes tahun lalu dan pandemi virus Corona.
