Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

KPK Periksa Dua Tersangka Korupsi Pengadaan Perangkat di Bakamla

Dua tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan perangkat transportasi informasi terintegrasi di Badan Keamanan Laut itu Leni Marlena dan Juli Amar Ma'ruf.
Setyo Aji Harjanto
Setyo Aji Harjanto - Bisnis.com 11 Juni 2020  |  12:59 WIB
Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia di Jakarta. - Bisnis/Samdysara Saragih
Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia di Jakarta. - Bisnis/Samdysara Saragih

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan perangkat transportasi informasi terintegrasi di Badan Keamanan Laut, Kamis (11/6/2020).

Dua tersangka yang dipanggil adalah Leni Marlena dan Juli Amar Ma'ruf. "Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai tersangka," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Kamis (11/6/2020).

Leni Marlena adalah Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) Bakamla RI Tahun Anggaran 2016. Sementara itu, Juli Amar Ma'ruf adalah ULP Bakamla Tahun Anggaran 2016.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Dirut PT CMI Rahardjo Pratjinho Juli 2019 berdasarkan pengembangan perkara suap pengadaan Satelit Monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla) tahun anggaran 2016 yang telah menjerat Direktur PT Merial Esa, Fahmi Darmawansyah.

Selain Rahardjo, KPK juga menetapkan Ketua Unit Layanan Pengadaan Leni Marlena dan Anggota Unit Layanan Pengadaan Juli Amar Ma'ruf sebagai tersangka. Sementara Pejabat Pembuat Komitmen Bambang Udoyo yang juga terjerat kasus ini ditangani oleh POM AL.

Para tersangka diduga melakukan perbuatan melawan hukum terkait pengadaan Perangkat Transportasi Informasi Terintegrasi (Backbone Coastal Surveillance System) pada Bakamla tahun 2016.

Perkara ini bermula pada 2016 ketika Bambang Udoyo selaku Direktur Data Informasi diangkat menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Informasi, Hukum, dan Kerjasama Keamanan dan Keselamatan Laut.

Sementara itu, di tahun yang sama Leni dan Juli Amar diangkat sebagai Ketua dan Anggota Unit Layanan Pengadaan di Lingkungan Bakamla Tahun Anggaran 2016.

Pada tahun anggaran 2016 terdapat usulan anggaran untuk pengadaan Backbone Coastal Surveillance System (BCSS) yang terintegrasi dengan Bakamla Integrated Information System (BIIS) sebesar Rp400 miliar yang bersumber pada APBN-P 2016 di Bakamla RI.

Pada awalnya, anggaran untuk pengadaan BCSS yang terintegrasi dengan BIIS belum dapat digunakan. Namun, ULP Bakamla tetap memulai proses lelang tanpa menunggu persetujuan anggaran dari Kementerian Keuangan.

Kemudian, ULP Bakamla mengumumkan Lelang Pengadaan BCSS yang terintegrasi dengan BIIS dengan pagu anggaran sebesar Rp400 miliar dan nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp399,8 miliar. 

Pada 16 September 2016, PT CMI Teknologi ditetapkan selaku pemenang dalam pengadaan BCSS yang terintegrasi dengan BIIS.

Kemudian, Kemenkeu melakukan pemotongan anggaran pada awal Oktober 2016 sehingga pengadaan tersebut kurang dari nilai HPS. Namun, ULP Bakamla malah tidak melakukan lelang ulang. Akan tetapi, dilakukan negosiasi dalam bentuk Design Review Meeting (DRM) antara pihak Bakamla dan PT CMIT terkait dengan pemotongan anggaran untuk pengadaan tersebut.

Negosiasi yang dilakukan tersebut adalah negosiasi biaya untuk menyesuaikan antara nilai pengadaan dengan nilai anggaran yang disetujui atau ditetapkan oleh Kemenkeu serta negosiasi waktu pelaksanaan.

Adapun hasil negosiasi yaitu harga pengadaan BCSS yang terintegrasi dengan BIIS menjadi sebesar Rp170,57 miliar dan waktu pelaksanaan dari 80 hari kalender menjadi 75 hari kalender.

Selanjutnya, kontrak pengadaan kemudian ditandatangani Bambang Udoyo selaku PPK dan Dirut PT CMIT Rahardjo Pratjinho  dengan nilai kontrak Rp170,57 miliar termasuk PPN, yang bersumber dari APBN-P TA 2016 dan berbentuk lump sum.

Dalam perkara ini, diduga negara dirugikan senilai Rp54 miliar yang menguntungkan diri sendiri dan atau pihak lain. 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

KPK bakamla
Editor : Oktaviano DB Hana
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top