Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Kemendagri Berikan Akses Verifikasi Data Kependudukan Ke 13 Perusahaan

Kerja sama tersebut bertujuan memperluas pemanfaatan data kependudukan demi optimalisasi layanan publik untuk berbagai sektor usaha.
Rahmad Fauzan
Rahmad Fauzan - Bisnis.com 11 Juni 2020  |  21:54 WIB
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. - ANTARA/Puspen Kemendagri
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. - ANTARA/Puspen Kemendagri

Bisnis.com, JAKARTA – Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan hak akses pemanfaatan data kependudukan melalui kepada 13 lembaga pengguna yang bergerak di bidang jasa keuangan (bank, lembaga pembiayaan dan fintech), penyedia layanan kesehatan, serta penyedia layanan amil zakat nasional.

Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan kerja sama tersebut bertujuan memperluas pemanfaatan data kependudukan demi optimalisasi layanan publik untuk berbagai sektor usaha.

Adapun, 13 lembaga yang menjalin kerja sama, antara lain PT Pendanaan Teknologi Nusa (Pendanaan.com), PT Commerce Finance, PT BPR Tata Karya Indonesia, PT Bank Oke Indonesia Tbk., PT Digital Alpha Indonesia (UangTeman), PT Visionet Internasional (OVO).

Kemudian, PT Ammana Fintek Syariah (Ammana), PT Astrido Pasific Finance, PT Indo Medika Utama, PT Mitra Adipratama Sejati (MAS) Finance, PT Affinity Health Indonesia, Yayasan Dompet Dhuafa Republika, dan PT Radana Bhaskara Finance.

Zudan mengatakan dengan ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama pada hari ini, maka telah terdapat 2.108 (dua ribu seratus delapan) pengguna baik lembaga pemerintah dan non pemerintah yang melakukan kerja sama pemanfaatan data kependudukan, NIK, dan KTP Elektronik dengan Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

"Hal ini menunjukkan manfaat nyata dan kepercayaan atas integritas database kependudukan yang dibangun oleh Kementerian Dalam Negeri baik dari kementerian/lembaga negara maupun badan hukum Indonesia," ujarnya.

Zudan menambahkan, pemanfaatan data kependudukan oleh lembaga pengguna dapat meningkatkan kecepatan, efektifitas dan kemudahan proses bagi masyarakat untuk mendapatkan berbagai layanan public. Adapun, layanan publik itu antara lain di bidang pembiayaan, kesehatan, perbankan, pendidikan, asuransi, bantuan sosial, subsidi, dan lain sebagainya.

Hal tersebut, lanjutnya, sekaligus mengefektifkan proses verifikasi kebenaran data penduduk yang akan mendapatkan pelayanan publik tersebut.

CEO Pendanaan.com yang juga pengurus Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Dino Martin berharap akses data Dukcapil ini dapat mencegah peminjam fiktif serta memperkuat peranannya dalam menyalurkan pinjaman ke masyarakat yang belum terakses lembaga jasa keuangan.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

kemendagri data penduduk
Editor : Yustinus Andri DP
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top