Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor Dedi A. Bachtiar terkait dengan kasus tindak pidana korupsi pemotongan uang dan gratifikasi oleh mantan Bupati Bogor 2008-2014 Rachmat Yasin.
Dia dijadwalkan untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini. "Yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi untuk tersangka RY," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Rabu (3/6/2020).
Dedi dipanggil dalam kapasitasnya sebagai Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Bogor. Jabatan itu diemban Dedi pada 2014 sebelum menduduki posisinya saat ini.
Selain Dedi, lembaga antirasuah juga memanggil Tenni Ramdhani, Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bogor yang juga merupakan ajudan Bupati pada tahun 2014.
Dia juga diagendakan untuk diperiksa sebagai saksi guna melengkapi berkas perkara Rachmat Yasin.
Sebelumnya, KPK telah mengumumkan Rachmat sebagai tersangka pada 25 Juni 2019.
Baca Juga
Untuk kasus suap, tersangka Rachmat diduga meminta, menerima atau memotong pembayaran dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebesar Rp8,93 miliar.
Uang tersebut diduga digunakan untuk biaya operasional bupati dan kebutuhan kampanye pemilihan kepala daerah dan pemilihan legislatif yang diselenggarakan pada 2013 dan 2014.
Selain itu, tersangka Rachmat juga diduga menerima gratifikasi berupa tanah seluas 20 hektare di Jonggol, Kabupaten Bogor dan mobil Toyota Vellfire senilai Rp825 juta.
Gratifikasi tersebut diduga berhubungan dengan jabatan tersangka dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya serta tidak dilaporkan ke KPK dalam waktu paling lambat 30 hari kerja.
Rachmat disangkakan melanggar Pasal 12 huruf f dan Pasal 12 B Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Rachmat baru saja bebas pada 8 Mei 2019 setelah menjalani masa hukuman di Lapas Sukamiskin Bandung.
Rachmat saat itu divonis 5 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp300 juta karena menerima suap senilai Rp4,5 miliar guna memuluskan rekomendasi surat tukar menukar kawasan hutan atas nama PT Bukit Jonggol Asri seluas 2.754 hektare.
