Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mencatat hingga Kamis (21/5/2020), Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) telah tersalurkan ke 23.963 desa. Angka tersebut mencakup 43 persen desa yang sudah mendapat dana desa.
“Sepanjang Rabu (20/5/2020) penyaluran melonjak 7.496 desa,” kata Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, Kamis (21/5/2020).
Halim mengatakan saat ini terdapat 55.260 desa yang sudah mendapatkan dana desa di rekening kas desa. Artinya, desa-desa tersebut siap menyalurkan BLT-DD.
Adapun, dana desa bagi 5.437 desa masih diproses di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat.
“Ini juga segera tersalur ke rekening kas desa,” ujarnya.
Dia menjelaskan, terdapat empat tahapan penyaluran BLT-DD, yaitu pendataan keluarga miskin, musyawarah desa khusus untuk menetapkan daftar penerima BLT-DD, pengesahan bupati terhadap daftar usulan desa tersebut dan diakhiri penyaluran BLT-DD.
Baca Juga
Hari ini desa yang sudah melakukan pendataan keluarga miskin mencapai 62.063 desa. Ini naik 3.690 desa dari hari sebelumnya.
Desa yang sudah melaksanakan musyawarah desa khusus mencapai 54.451 desa atau 99 persen dari desa yang sudah mendapat dana desa di atas. Angka ini juga menunjukkan kenaikan 5.332 desa jika dibandingkan hari sebelumnya.
Pengesahan bupati dan walikota saat ini sudah bisa ditangguhkan setelah penyaluran BLT-DD tahap pertama. Sebanyak 23.963 desa sudah menyalurkan BLT-DD. Angka ini mencakup 43 persen desa yang sudah mendapat dana desa.
“Hari ini sudah ada 2.469.025 keluarga miskin yang mendapatkan BLT-DD. Jumlahnya 30 persen dari target 12 juta keluarga penerima manfaat. Dalam sehari terjadi kenaikan penerima sebesar 815.345 keluarga miskin," jelasnya.
Adapun, nilai dana desa yang disalurkan kepada warga mencapai Rp1,48 triliun. Nilai ini naik Rp489,2 miliar jika dibandingkan hari sebelumnya.
Sesuai perkembangan terakhir, urutan provinsi yang mampu menyalurkan BLT-DD tertinggi ialah Provinsi Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Bali, DI Yogyakarta, dan Sulawesi Tenggara.
Sebaliknya, provinsi yang paling rendah dalam persentase penyaluran BLT- DD berturut-turut Banten, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Papua, dan Maluku Utara.
Berbagai upaya relaksasi dilakukan pemerintah untuk memperlancar penyaluran BLT-DD. Instruksi Menteri Desa PDTT No 1/2020 memperbolehkan desa-desa yang telah melaporkan daftar penerima BLT-DD kepada bupati atau walikota lebih dari lima hari maka bisa langsung menyalurkan kepada warganya sesuai daftar tersebut.
Selain itu, ada juga Instruksi Menteri Desa PDTT No.2/2020 bertambah yang mengatur tentang desa-desa agar dapat langsung menyalurkan BLT-DD tahap pertama sesuai daftar hasil musyawarah desa. Adapun, pengesahan bupati atau walikota atas daftar itu menjadi basis penyaluran pada tahap kedua dan seterusnya.
Kementerian Desa PDTT telah menugaskan seluruh pendamping tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional untuk memantau, mendukung, serta melaporkan secara rutin dan mempercepat penyaluran BLT Dana Desa.
Kementerian juga menugaskan bahwa seluruh pejabat eselon II melakukan pengawasan harian dan memfasilitasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di seluruh kabupaten dan kota penerima dana desa. Adapun, pejabat eselon I wajib berkomunikasi intensif dengan Bupati/Walikota guna perceparan BLT-DD.
Halim telah mengirim surat resmi kepada Bupati/Walikota pada pekan lalu agar melakukan percepatan penyaluran BLT Dana Desa di wilayahnya. Surat juga dilayangkan kepada semua gubernur, utamanya di wilayah dengan persentase penyaluran BLT-DD terendah.
Dia juga mengirim surat resmi kepada Menteri Dalam Negeri, Kapolri dan Panglima TNI untuk mendapatkan dukungan agar Bupati/Walikota pada level daerah, serta Babinkamtibmas dan Babinsa di level desa memberikan kemudahan dan fasilitasi percepatan penyaluran BLT-DD.
