Bisnis.com, JAKARTA - Kondisi perbukuan di Indonesia masih belum baik. Situasinya tambah mengkhawatirkan ketika pandemi juga menghantam industri penerbitan yang menjadi ekosistem pada sektor ini.
Bagai beliung dengan asahan, dunia perbukuan dan penerbitan tidak bisa dipisahkan. Jika salah satu bermasalah, keduanya sama-sama jatuh.
Laura Bangun Prinsloo, mantan Kepala Komite Buku Nasional (KBN) mengatakan pada awal 2020, penerbitan di Indonesia menghadapi banyak tantangan, terutama karena adanya pandemi Covid-19. Banyak acara perbukuan dibatalkan dan toko-toko buku ditutup. Ini menjadi pukulan berat bagi industri penerbitan yang masih bertumpu pada penjualan buku-buku fisik.
Pendapatan para penerbit, tak terkecuali penerbit indie, merosot hingga di angka 80 persen dan terancam gulung tikar. "Di era pandemi, kondisi penerbitan, perbukuan terpuruk," tegasnya.
Ketua Yayasan Tujuhbelasribu Pulau Imaji itu menyebutkan pandemi memberi kesadaran bahwa industri penerbitan di Indonesia nyatanya belum memiliki ekosistem yang kuat, sehat, dan mapan, sehingga ketika dihantam krisis, langsung limbung atau goyah.
Laura mengaku sudah berkirim surat ke Presiden Joko Widodo. Surat tersebut berisi usulan bantuan untuk industri penerbitan, namun sayang hingga kini belum ada jawaban.
Surat tersebut sebelumnya juga dikirim ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Surat itu dikirimkan, ujar Laura, karena gemas mendengar kabar pemerintah memberikan dana bagi para influencer. Ditambah lagi, beberapa waktu lalu, pemerintah menyiapkan dana untuk pelatihan kartu prakerja hingga triliunan rupiah.
Padahal dana tersebut menurut Laura bisa dialihkan untuk menolong sektor perbukuan yang berujung pada peningkatan literasi seperti keinginan Jokowi.
"Dana itu bisa dipakai untuk membeli buku. Mereka bisa meningkatkan minat baca dan hidupkan pelaku perbukuan," singgung Laura.
Di negara-negara lain, pemerintahnya telah memberikan stimulus dana bagi penerbit. Misalnya di Republik Ceko, Inggris, Irlandia, pemerintahnya membeli buku-buku e-book dari penerbit melalui perpustakaan negara, supaya bisa dibaca gratis bagi masyarakat, atau juga keringanan pajak.
Situasi pandemi seperti sekarang ini, menurut Laura, menjadi momen bagi pemerintah untuk meningkatkan literasi. Dengan adanya larangan bepergian, orang-orang bisa membaca buku dengan format e-book dan audiobook. Pemerintah perlu mengucurkan dana untuk mengkonversi buku cetak ke online.
Jalan lainnya, jika penerbitan sudah siap dengan sistem e-commerce, mungkin bisa sedikit membantu penjualan di masa krisis seperti ini. Akan tetapi memang perlu juga buku fisik dilihat sistem masyarakat Indonesia yang belum terbiasa membaca e-book dan audiobook. Lagi pula tak semua daerah mendapatkan akses internet. "Di sini saatnya buku disebarkan," tegas Laura.
