Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom INDEF Bhima Yudhistira mengatakan pemerintah harus menyiapkan sejumlah program untuk memberdayakan para pekerja migran Indonesia yang mulai habis kontraknya pada Mei - Juni.
Mengacu pada data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) akan ada setidaknya ada 34.300 orang pekerja migran dari 54 negara penempatan yang akan habis kontrak pada Mei – Juni ini.
Bhima mengatakan para pekerja migran tersebut harus diberdayakan melalui program-program UMKM dan bantuan kredit mikro usaha.
“Bahkan, pelatihan sudah mulai bisa dilakukan secara online atau menggandeng KBRI sebelum pulang ke Indonesia. Jadi, ketika pulang sudah ready untuk berwirausaha,” kata Bhima, Minggu (10/5/2020).
Menurutnya, jika tidak ada kesiapan program untuk memberdayakan para PMI, dikhawatirkan kepulangan para pekerja migran akan menambah angka pengangguran terbuka dan kemiskinan. Apalagi ditengah pandemi Covid-19 yang melanda semua negara.
Sementara itu, Plt Dirjen Binapenta Kemenaker Aris Wahyudi mengatakan pihaknya masih mendorong agar para PMI di luar negeri bisa memperpanjang kontrak kerjanya. Dari hasil video conference bersama atase tenaga kerja di luar negeri, diketahui baru Korea Selatan yang menawarkan perpanjangan kontrak.
Baca Juga
“Jadi misalnya seperti Korea Selatan, mereka memberikan 3 bulan kesempatan perpanjangan kontrak. Kalau dengan tempat kerja lama tidak bisa diperpanjang, boleh pindah majikan atau tempat kerja. Intinya sesuai surat kita ke perwakilan untuk mengerem atau menhindari keinginan kebutuhan pulang,” kata Aris.
Namun, khusus PMI dengan kondisi tertentu seperti kontrak sudah habis dan tidak bisa diperpanjang, habis masa visa dan tidak bisa diperpanjang hingga deportasi, maka mereka bisa pulang ke tanah air.
“Nah kalau mau pulang kita sudah sampaikan protokol kesehatan harus dipenuhi," ungkapnya.
