Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah seharusnya menggunakan lembaga kursus pelatihan dan lembaga pendidikan keterampilan yang bersertifikasi dan sudah menjadi mitra selama ini dalam melaksanakan program Kartu Prakerja.
Hal itu disampaikan Ketua DPP Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsudin soal pelatihan dalam program kartu Prakerja terkait dampak wabah Corona.
Menurut Didi, mitra-mitra pemerintah itu telah bersertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan memiliki pengajar yang sesuai dengan dunia industri.
Seperti diketahui, aplikator Ruang Guru dipilih pemerintah menjadi salah satu mitra yang akan memberi pelatihan daring dalam program yang ditujukan untuk mengurangi dampak krisis pandemi Corona.
"Seharusnya gunakan mitra pemerintah selama ini yaitu lembaga kursus pelatihan dan lembaga pendidikan keterampilan yang sudah bersertifaksi BNSP dan terakreditasi, selain sudah link and match dengan dunia industri," kata Didi dalam keterangannya, Jumat (24/4/2020).
Pernyataan itu disampaikan Didi terkait rencana pelatihan online dengan menggunakan aplikasi Ruang Guru sebagai mitra pemerintah. Adapun pelatihan dalam program Kartu Prakerja itu memakan biaya Rp5,6 Trilliun.
“Apalagi sampai hari ini kecurigaan publik bahwa proyek ini sarat aroma KKN sulit dibantah,” lanjut Didi.
Kendati Staf milenial Belva Devara yang menjadi pimpinan perusahaan aplikator konten pendidikan itu sudah mundur, proyek diperoleh saat dia menjabat staf khusus Presiden Jokowi.
Menurut Didi jika program pelatihan lewat Kartu Prakerja dilanjutkan, sama saja artinya memberi keuntungan untuk Ruang Guru, perusahaan milik Belva.
Didi juga menyoroti apa yang disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR dari Fraksi Demokrat Dede Yusuf. Menurut Dede, seperti disebutkan Didi, dengan meneruskan program pelatihan Kartu Prakerja, pemerintah terus melanjutkan pemberian proyek tanpa tender kepada delapan perusahaan.
"Celakanya juga, program tersebut mengabaikan belasan ribu lembaga pelatihan yang telah menjadi mitra kerja pemerintah selama bertahun-tahun untuk mencetak pekerja terlatih di Indonesia," ujar Didi.
Disebutkan Didi ada 19 ribu lembaga pelatihan kerja mitra pemerintah yang tidak dilibatkan dan tidak mendapat dukungan. Padahal selama bertahun-tahun mereka sudah mencetak pekerja dengan memberikan pelatihan kursus baik secara langsung maupun online.
Anggota Komisi XI DPR itu mengatakan dengan melihat fakta di atas maka anggaran yang super besar itu sebaiknya diubah menjadi bantuan ekonomi atau kompensasi kerja.
Pemerintah bisa mengalihkan anggaran itu untuk membantu masyarakat yang terdampak ekonominya akibat pandemi virus Corona (Covid-19) demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
"Sekali lagi saat masyarakat bawah saat ini lebih membutuhkan bantuan hidup yang nyata. Kebutuhan sembako untuk bertahan hidup sehari-hari jauh lebih berarti, saat kesulitan hidup membayangi dari hari-ke hari karena wabah Covid-19 ini," kata Didi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
