Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi mengimbau kementerian/lembaga/pemerintah daerah dan institusi pemerintah lainnya mempublikasikan segala bentuk sumbangan, hibah dan bantuan kepada fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, Gugus Tugas di tingkat nasional maupun daerah.
Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan instansi dapat memanfaatkan situs resmi yang dikelola masing-masing untuk memublikasikan kepada masyarakat terkait penerimaan dan penggunaan bantuan.
"Melalui situs tersebut, instansi juga disarankan melakukan pemutakhiran data setiap hari sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah,” kata Firli, Rabu (15/4/2020).
Anjuran tersebut tertuang dalam surat resmi KPK tertanggal 14 April 2020 yang dikirimkan kepada Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di tingkat nasional maupun daerah juga kepada pimpinan kementerian/lembaga/pemda dan instansi terkait lainnya.
Melalui surat tersebut KPK menjawab keraguan sejumlah instansi pemerintah akan potensi gratifikasi atas penerimaan sumbangan sebagai bentuk partisipasi dari masyarakat, baik berupa uang, barang habis pakai, maupun barang modal kepada kementerian/lembaga/pemda dan instansi pemerintah lainnya.
“Sumbangan bantuan bencana dalam berbagai bentuk sepanjang ditujukan kepada kementerian, lembaga, pemda maupun institusi pemerintah lainnya bukan termasuk gratifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 12B UU Tindak Pidana Korupsi,” tegas Firli.
Oleh karena itu, Firli menambahkan, sumbangan tersebut dapat diterima. Sumbangan tersebut bukan tergolong gratifikasi yang dilarang sehingga tidak perlu dilaporkan kepada KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi.
“Namun demikian, lembaga atau insitusi pemerintah sebagai penerima sumbangan perlu memastikan bahwa tujuan pemberian sumbangan adalah ditujukan kepada lembaga atau institusi, dan bukan ditujukan kepada individu pegawai negeri atau penyelenggara negara,”tambah Firli.
Sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pengumpulan dan penyaluran sumbangan terkait pandemi Covid-19 agar berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), sehingga penggunaannya tepat guna dan tepat sasaran.
“Metode dan tata cara pencatatan sumbangan agar mengacu kepada peraturan yang berlaku,” kata Firli.
