Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

DPR Setuju Pilkada 2020 Ditunda, Pemerintah Harus Segera Membuat Perpu

Setelah disepakati ditunda, pemerintah harus segera menerbitkan Perpu. Sedangkan untuk KPU, harus menginvetarisir masalah yang menjadi alasan kenapa Pilkada 2020 ditunda. Atas sikap eksekutif dan legislatif ini, Perludem mengapresiasi.
Asteria Desi Kartika Sari
Asteria Desi Kartika Sari - Bisnis.com 31 Maret 2020  |  19:12 WIB
Sejumlah anggota DPR mengikuti Rapat Paripurna 10 Masa Persidangan II Tahun 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2020). - ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari\n
Sejumlah anggota DPR mengikuti Rapat Paripurna 10 Masa Persidangan II Tahun 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2020). - ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari\\n

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi II DPR bersama pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri, serta penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, dan DKPP) memastikan bahwa Pilkada 2020 yang pemungutan suaranya dijadwalkan pada 23 September 2020, ditunda.

Skema penundaannya sementara waktu dilakukan dengan format Pilkada Lanjutan. Di mana tahapan yang sudah dilaksanakan tapi terhenti akan kembali dilanjutkan ketika masa penundaan telah berakhir. Kapan keputusan penundaan berakhir? Berdasar persetujuan bersama antara KPU, Pemerintah, dan DPR.

Menyikapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, mengatakan DPR, Pemerintah, dan penyelenggara pemilu memenuhi dorongan dan aspirasi masyarakat untuk mengedepankan perlindungan pada kesehatan dan keselamatan jiwa masyarakat.

Penundaan, jeda, atau penghentian pilkada/pemilu juga dilakukan oleh lebih dari 34 negara di dunia yang sama seperti Indonesia, sedang berada dalam fase elektoral.

"Pemerintah perlu segera menindaklanjuti kesimpulan rapat DPR ini dengan menerbitkan Perpu penundaan pilkada, yang materi muatannya menjawab segala implikasi teknis atas keputusan penundaan pilkada dimaksud," papar Titi Selasa (31/3/2020).

"Mulai dari dampak anggaran, status keberlanjutan tahapan pilkada, status keberlanjutan personel ad hoc yang sudah direkrut oleh jajara KPU dan Bawaslu."

Titi mengatakan pemerintah perlu terbuka dan partisipatoris dalam melakukan penyusunan Perpu, agar materi muatan yang akan diatur Perpu dapat mencakup seluruh kebutuhan hukum bagi legalitas penyelenggaraan pilkada pascapenundaan.

Selain itu, KPU perlu proaktif dalam menyiapkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang memuat dampak atau konsekuensi penundaan pilkada secara komprehensif; pilihan-pilihan skenario dan simulasi jadwal pilkada yang baru; serta informasi menyeluruh soal implikasi teknis dari penundaan Pilkada 2020 yang akan dihadapi penyelenggara, peserta, maupun pemilih.

"DIM ini harus disusun dengan memperhatikan prinsip-prinsip pemilihan yang demokratis serta mengutamakan keselamatan dan perlindungan terhadap seluruh warga negara," jelasnya.

Langkah proaktif KPU ini juga harus diambil dengan tetap membuka ruang bagi publik dan pemangku kepentingan kepemiluan untuk bisa terlibat, berpartisipasi, dan memberikan masukan dalam penyusunan DIM maupun berbagai skenario jadwal dimaksud.

Selanjutnya, Perludem juga mendorong Perpu untuk mengatur perbaikan sistem penganggaran pelaksanaan Pilkada pascapenundaan, agar tidak lagi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tetapi langsung dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Hal tersebut dimaksudkan demi proses pengajuan, persetujuan, pencairan, serta pertanggungjawaban yang lebih efektif dan akuntabel. Selain itu, pembiayaan pilkada dari APBN juga untuk menghindari terjadinya politisasi dalam proses penganggarannya yang bisa mengganggu kemandirian dan imparsialitas para penyelenggara pemilu.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Virus Corona
Editor : Andya Dhyaksa
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top