Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Komnas HAM Minta Jokowi untuk Melakukan Karantina Wilayah

Permintaan itu tidak berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Hanya di beberapa wilayah yang dikategorikan sebagai red zone.
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) saat mengikuti KTT Luar Biasa G20 secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Kamis (26/3/2020). KTT tersebut membahas upaya negara-negara anggota G20 dalam penanganan COVID-19. Biro Pers dan Media Istana
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) saat mengikuti KTT Luar Biasa G20 secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Kamis (26/3/2020). KTT tersebut membahas upaya negara-negara anggota G20 dalam penanganan COVID-19. Biro Pers dan Media Istana

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi melakukan karantina wilayah terbatas untuk mencegah penyebaran virus Corona (Covid-19). Komnas HAM meminta karantina dilakukan di daerah-daerah yang berstatus merah penyebaran Corona.

“Karantina wilayah terbatas untuk daerah yang sudah dikategorikan daerah merah sebagai upaya mencegah penyebaran virus Corona,” kata Komisioner Komnas HAM, Amiruddin, dalam keterangan tertulis, Jumat (27/3/2020).

Amir mengatakan, karantina di wilayah merah perlu dilakukan untuk memaksimalkan pelayanan kesehatan kepada pasien positif virus Corona. Menurut Amir, jumlah pasien positif virus Corona sudah melonjak signifikan sejak kasus pertama diumumkan pada 2 Maret, yakni 2 orang positif.

Perkembangan terbaru, Juru Bicara Pemerintah Achmad Yurianto mengatakan total pasien positif Corona mencapai 1.047 pasien per hari ini. Sebanyak 87 kasus di antaranya meninggal, dan sembuh 46 orang.

Amir menuturkan tak ada prinsip HAM yang dilanggar dalam karantina wilayah terbatas. Ia mengatakan Prinsip Siracusa tentang Ketentuan Pembatasan dan Pengurangan HAM dalam Kovenan International tentang hak sipil dan politik mengenal pembatasan HAM terkait dengan kesehatan masyarakat. “Kesehatan masyarakat dapat dijadikan dasar untuk membatasi hak-hak tertentu,” ujar Amir.

Selama masa karantina wilayah, Komnas HAM meminta negara memastikan kebutuhan dasar warga dan makanan hewan ternak terpenuhi. Selain itu, pemerintah juga mesti memastikan hak-hak dasar warga lanjut usia, difabel dan ibu hamil tercukupi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Newswire
Editor : Andya Dhyaksa
Sumber : Tempo

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper