Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo meminta setiap kepala daerah menghitung dengan cermat setiap kebijakan yang diambil dalam pengendalian penularan virus corona (Covid-19). Pasalnya virus tersebut bukan memberikan dampak kepada kesehatan saja, tetapi juga sosial ekonomi.
“Intinya kita ingin 3 hal yang menjadi fokus kita, pertama keselamatan kesehatan adalah yang utama tapi siapkan yang kedua social safety net, bantuan sosial tolong disiapkan. Ketiga dampak ekonomi dihitung betul sehingga kesiapan kita dalam menyediakan stok pangan betul-betul ada,” kata Presiden membuka rapat terbatas soal Pengarahan Presiden kepada Para Gubernur Menghadapi Pandemik Covid-19 melalui video conference, Selasa (24/3/2020).
Presiden memberikan contoh bila sebuah provinsi atau kabupaten/kota membuat kebijakan menutup tempat-tempat publik. Langkah tersebut harus diikuti dengan menhitung jumlah pekerja harian informal, seperti tukang becak, pedangangan asongan, supir, dan lain-lain.
“Bantuan sosial kepada mereka harus diberikan jangan hanya menutup tapi tidak dibarengi social sefety net untuk mendukung kebijakan yang dibuat,” katanya.
Oleh karena itu Jokowi kembali meminta para pejabat daerah memangkas anggaran yang tidak memiliki dampak langsung kepada masyarakat. Anggaran tersebut harus direalokasikan untuk merespons penyebaran Covid-19 di Tanah Air.
Sementara itu pemerintah pusat dalam hal itu pada bulan depan, April 2020, akan menambah jumlah bantuan sosial kepada penerima kartu sembako. Selama 6 bulan, sejak April 2020, bantuan sosial akan naik Rp50.000, sehingga keluarga penerima manfaat akan mendapat Rp200.000. “Anggaran yang telah dianggarkan untuk ini Rp4,5 triliun,” kata Presiden.
Baca Juga
Selain itu implementasi kartu pra kerja akan segera dimulai. Hal ini untuk mengantisipasi para pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat perlambatan ekonomi di tengah pandemi Covid-19.
“Pekerja harian yang kehilangan penghasilan dan pengusaha mikro yang kehilangan omzet, anggaran disiapkan Rp10 triliun agar provinsi-provinsi dapat mendukung ini siapa yang harus diberi, mulai didata dengan baik,” kata Jokowi.
Selanjutnya Otoritas Jasa Keuangan berjanji merelaksasi kredit kepada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah dengan pembiayaan kurang dari Rp10 miliar.
Hal itu berlaku pula bagi tukang, ojek, supir taksi yang memiliki cicilan mobil dan motor. “Atau nelayan yang sedang memiliki kredit saya kira sampaikan ke mereka tidak perlu khawatir karena pembayaran bunga atau angsuran diberikan kelonggaran selama 1 tahun,” kata Presiden.
Sementara itu hingga Senin (23/3/2020) pukul 12.00 WIB, Indonesia melaporkan 579 kasus positif Covid-19. Jumlah ini meningkat dari jumlah sebelumnya yakni 514 kasus.
Dari total kasus, sebanyak 30 orang di antaranya telah sembuh, sedangkan 49 orang meninggal dunia. Sisanya masih dalam proses perawatan.
Berdasarkan sebaran wilayah, DKI Jakarta menjadi yang terbesar, yakni 356 pasien per Senin (23/3/2020) pukul 18.00 WIB. Ibu kota negara mencatat 31 orang meninggal, sehingga rasio kematian pasien Covid-19 sebesar 8,7 persen atau lebih tinggi dibandingkan rata-rata secara global.
