Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Polemik KPK: Belum Berusia 50 Tahun, Pengangkatan Nurul Ghufron Digugat

Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama dengan koalisi masyarakat sipil anti korupsi akan melayangkan gugatan terhadap Keputusan Presiden Nomor 129/P tahun 2019 tentang Pengangkatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas nama Nurul Ghufron.nPeneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan gugatan itu akan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Nyoman Ary Wahyudi
Nyoman Ary Wahyudi - Bisnis.com 11 Maret 2020  |  15:35 WIB
Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia di Jakarta. -Bisnis.com - Samdysara Saragih
Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia di Jakarta. -Bisnis.com - Samdysara Saragih

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama dengan koalisi masyarakat sipil anti korupsi akan melayangkan gugatan terhadap Keputusan Presiden Nomor 129/P tahun 2019 tentang Pengangkatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas nama Nurul Ghufron.
Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan gugatan itu akan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Menurut dia, upaya ini diambil berdasarkan Undang-Undang KPK baru tepatnya Pasal 29 Huruf e yang menyebutkan usia minimal pimpinan KPK adalah 50 tahun. Padahal, usia Nurul Ghufrom masih 45 tahun.
“Proses pemaksaan untuk tetap mengangkat Nurul Ghufron menggambarkan bahwa PResiden tidak memahami Substansi dari UU KPK baru,” kata Kurnia melalui pesan tertulis, pada Rabu (11/3/2020).

Kurnia menilai bahwa kejadian tersebut memperlihatkan secara gamblang ketidakcermatan pembentuk undang-undang, yakni DPR dan Presiden.

Saat ini, sidang uji formal dan materiil UU KPK di Mahkamah Konstitusi telah memasuki tahap pemeriksaan ahli-ahli. Artinya, segera memasuki babak akhir.
Hal ini juga berarti hampir genap lima bulan UU Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berlaku.

Pegiat antikorupsi yang tergabung di dalam tim Advokasi UU KPK di Mahkamah Kontitusi meminta Presiden Joko Widodo untuk hadir di dalam persidangan uji materi UU KPK.

Sidang uji formal dan materil UU KPK di Mahkamah Kontitusi berikutnya dijadwalkan pada berlangsung pada tanggal 16 Maret mendatang dengan ada mendengar keterangan-keterangan ahli pemohon.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

KPK Pimpinan KPK PTUN
Editor : Sutarno
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top