Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Pakar Hukum Tolak Pemersatuan Perhimpunan Advokat Indonesia

Luthfi mengungkapkan intervensi negara, melalui Menkopolhukam dan Menkumham cenderung mengarahkan kepada sistem wadah tunggal advokat (single bar) dan bukannya multi-bars.
Nindya Aldila
Nindya Aldila - Bisnis.com 27 Februari 2020  |  18:52 WIB
Menko Polhukam Mahfud MD saat memberikan penjelasan kepada wartawan, Rabu (26/2/2020) - Bisnis/Nindya Aldila
Menko Polhukam Mahfud MD saat memberikan penjelasan kepada wartawan, Rabu (26/2/2020) - Bisnis/Nindya Aldila

Bisnis.com JAKARTA -- Pakar hukum dan advokat senior Luthfi Yazid menilai penyatuan organisasi advokat yang dilakukan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) tidak tepat.

Berdasarkan keterangan tertulis, Luthfi mengungkapkan intervensi negara, melalui Menkopolhukam dan Menkumham cenderung mengarahkan kepada sistem wadah tunggal advokat (single bar) dan bukannya multi-bars. “Sebab itu secara tegas harus dilawan dan ditolak,” katanya, Kamis (27/2/2020).

Hal ini menyusul dilakukannya penyatuan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) yang sempat terpecah menjadi tiga kembali bersatu dan berhimpun dalam satu wadah organisasi tunggal.

Pemersatuan Peradi difasilitasi oleh Menteri Koordinator bidang Politik Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dan Menkumham Yasonna Laoly. Mahfud mengatakan kesepakatan itu dicapai hari Selasa malam (25/2) di Jakarta.

Hal ini dilakukan lantaran dengan mempersatukan organisasi advokat ini dapat meningkatkan peran advokat dalam mengarahkan pembentukan payung hukum bagi negara.

Luthfi yang juga merupakan salah satu pendiri dan Wakil Presiden Kongres Advokat Indonesia (KAI) berpendapat konstitusi UUD 1945 sebagai meta-norm, kesepakatan luhur dan rujukan utama memberikan jaminan bagi kebebasan berserikat dan berorganisasi. Ini dijamin dalam Pasal 28 UUD 1945 sebagai hak fundamental warga negara.

“Ini artinya pengekangan terhadap organisasi advokat agar hanya berbentuk single bar, bukan saja bertentangan dengan realitas objektif dunia advokat, tetapi juga melanggar konstitusi,” tuturnya.

Hal ini dapat menyebabkan munculnya anggapan adanya upaya dari Menkopolhukam dan Menkumham agar kebijakan pemerintah dapat dukungan dari organisasi advokat sebab banyak kebijakan pemerintah yang jauh dari rasionalitas hukum, kebenaran dan keadilan.

Kedua, upaya homogenisasi, penyeragaman juga mengancam Pasal 31 UUD 1945 karena berpotensi memblokir pembelajaran masyarakat. Organisasi Advokat adalah juga media pembelajaran bagi warga masyarakat hukum dan pembuka jalan untuk mendapatkan access to justice.

“Ruang pembelajaran kepada publik mestinya diperluas, dan bukan diciutkan,” ujarnya.

Ketiga, upaya untuk membuat wadah tunggal organisasi advokat sudah dilakukan sejak Orde Baru, tetapi tidak berhasil.

“Bukankah saat ini OA di Tanah Air sudah mencapai sekitar 28? Mestinya, jika dianggap terlalu banyak maka yang dapat diterapkan adalah threshold system of lawyers association, seperti parliamentary threshold bagi partai politik.

Misalnya, lanjutnya, adanya verifikasi dan validasi dengan syarat memiliki kantor dan pengurus di tingkat daerah di beberapa provinsi.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

peradi advokat
Editor : M. Taufikul Basari
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top