Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo mengunjungi kawasan Mount Ainslie, Canberra, Australia, Minggu (9/2/2020).
Menurut Presiden tata kota ibu kota Australia tersebut dapat menjadi satu contoh manajemen ruang yang baik untuk ibu kota baru Indonesia.
“Saya kira tadi kita lihat gedung-gedung pemerintah tidak ada yang tingginya lebih dari tujuh lantai. Tapi di sisi yang lain, ada juga yang jauh dari area pemerintahan diperbolehkan gedung tinggi-tinggi, di situ sangat bagus," kata Jokowi dalam keterangan resmi yang diterima Bisnis, Minggu (9/2/2020).
Dalam kesempatan tersebut Jokowi mengatakan dirinya banyak bertanya kepada Gubernur Jenderal David Hurley, Perdana Menteri Scott Morrison, dan CEO National Capital Authority Sally Barnes.
Presiden Joko Widodo berswafoto bersama masyarakat saat melakukan kunjungan kenegaraan ke kawasan Mount Ainslie, Canberra, Australia, Minggu (9/2/2020)/Biro Pers Sekretariat Presiden
Jokowi ingin mendapatkan gambaran jelas mengenai pengelolaan tata kota ibu kota Australia dan seperti apa awal mula kota tersebut dibangun.
Kota Canberra dibangun pada 1913 dan memiliki penduduk sekitar 400.000 jiwa. Kawasan Mount Ainslie merupakan wilayah dengan ketinggian 843 meter di atas permukaan laut, sehingga menjadi tempat yang baik untuk mengamati kota secara keseluruhan.
Sementara itu dalam kesempatan tersebut Presiden Jokowi kembali menegaskan keseriusan pemerintah dalam pemindahan ibu kota negara Indonesia ke Kalimantan Timur. Menurut Presiden studi terkait hal tersebut sudah dimulai sejak lima tahun lalu dan lomba desain telah dimulai pada tahun lalu.
"Sekarang tinggal menunggu undang-undang di DPR, kalau sudah ada undang-undang tinggal kita lakukan land clearing, lalu kita lakukan pembangunan infrastruktur dasar. Saya kira itu yang akan kita lakukan," ungkap Presiden.
Adapun dalam sebuah video ilustrasi ibu kota baru yang selalu ditampilkan Jokowi, ibu kota baru mensinergikan antara alam dan peradaban modern. Pembangunan di dalamnya menyatu dengan topografi wilayah tersebut.
Jokowi pun berharap ibu kota baru bukan hanya memberikan tata kota anyar, akan tetapi membentuk sebuah peradaban baru dengan kultur dan pola kerja yang dapat bersaing secara global.
"Karena ke depan persaingan akan semakin berat. Negara yang cepat akan kalahkan yang lambat," kata Jokowi.
Pembangunan ibu kota baru diperkirakan menelan biaya Rp466 triliun. Sebanyak 20 persen biaya rencananya akan menggunakan dana APBN dan 26,40 persen dari investasi langsung BUMN, BUMD, serta swasta lokal maupun asing. Sisanya, 54,40 persen melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).
