Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah diminta memiliki sikap arif dalam menentukan nasib sekitar 660 teroris lintas batas asal Indonesia di luar negeri. Indonesia sedang menyiapkan dua skema terkait pemulangan para teroris tersebut.
Ketua Umum Majelis Pengurus Pusat Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie mengatakan pemerintah sedang menyusun rencana yang arif untuk ratusan teroris di luar negeri tersebut.
"Kita tunggu saja sambil menunggu pemerintah dalam hal ini punya kearifan tersendiri terhadap warga negaranya yang salah jalan," katanya di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (5/2/2020).
Menurut Jimly, warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri dilarang terlibat dalam perang untuk kepentingan negara lain. Namun, apabila bersikeras menjadi sukarelawan dalam kelompok ekstrimis, mereka bisa terancam kehilangan paspor.
Di satu sisi, dia meyakini sebagian dari teroris enggan kembali ke Indonesia, tapi sebagian lain ingin dipulangkan ke Tanah Air. Jika pemerintah memberi kesempatan pulang para teroris, maka negara harus memikirkan langkah penanganan selanjutnya.
"Tapi kalau mereka ingin pulang ada problem yang kedua, harus ada pembinaan supaya dia menyadari kesalahannya, jadi ini salah satu hal yang serius. Biar pemerintah yang menangani, Menko Polhukam sudah membahasnya," tuturnya.
Baca Juga
Bagi warga negara yang ingin dipulangkan, pemerintah diminta untuk melakukan penyaringan terhadap para teroris lintas batas itu.
"Kalau dia ingin kembali lagi ada syarat-syaratnya termasuk tes. Jadi bukan cuma selembar kertas tapi juga ada test," ujar Jimly.
Sebelumnya, pemerintah tengah menyiapkan dua draf terkait masa depan teroris lintas batas atau foreign terrorist fighters (FTF) asal Indonesia di luar negeri. Skema tersebut dibuat untuk dua kemungkinan yaitu memulangkan atau tidak memulangkan para teroris itu.
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan dua pertimbangan tersebut disiapkan untuk memutuskan nasib 660 teroris lintas batas itu. Apalagi, pemerintah memiliki hak melakukan dua langkah tersebut.
"Akan dipulangkan tentu saja karena mereka warga negara, tidak dipulangkan karena mereka melanggar hukum, haknya bisa dicabut. sekarang sedang dibentuk satu tim yang dipimpin oleh Pak Suhardi Alius [Kepala BNPT] yang isinya itu membuat 2 draf keputusan," kata Mahfud di Kemenko Polhukam, Selasa (4/2/2020).
Adapun untuk keputusan tidak dipulangkannya FTF tersebut, pemerintah akan menjelaskan berbagai hal mulai dari alasan, risiko, serta dampak dengan negara keberadaan para teroris tersebut.
Di sisi lain, draf keputusan dipulangkan ratusan FTF tersebut, pemerintah akan menyertakan alasan, proses deradikalisasi serta aturan yang diperlukan.
Dua draf itu nantinya akan diserahkan ke Wakil Presiden Ma'ruf Amin guna mendapat masukan pada April 2020.
Setelah itu, draf akan dibawa ke Presiden Joko Widodo untuk didiskusikan secara lebih mendalam dan diputuskan apakah dipulangkan atau tidak. Mahfud menyebut keputusan akan keluar di sekitar Mei – Juni 2020.
"Cuma sampai hari ini masih dalam proses pembahasan di internal pemerintah. Karena negara-negara lain pun belum ada yang ingin memulangkan," ujarnya.
Mahfud menyebut setidaknya sekitar 660 teroris lintas batas asal Indonesia berada di sejumlah negara. Seluruhnya telah terdata oleh pemerintah termasuk alamat para teroris.
Namun, sebagian menyebut jumlah FTF asal Indonesia mencapai 1.100 orang, meski belum diketahui tanda pengenalnya. Beberapa di antaranya seperti Suriah, Turki, dan Afganistan.
