Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Calon Hakim MA Setuju Koruptor Dijatuhi Hukuman Mati

Calon Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung, Ansori, menilai norma pidana mati perlu dipertahankan untuk menghukum koruptor.
Samdysara Saragih
Samdysara Saragih - Bisnis.com 21 Januari 2020  |  14:37 WIB
Calon Hakim Ad Hoc Tipikor pada MA, Ansori, mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di Jakarta, Selasa (21/1/2020). JIBI - Bisnis / Samdysara Saragih
Calon Hakim Ad Hoc Tipikor pada MA, Ansori, mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di Jakarta, Selasa (21/1/2020). JIBI - Bisnis / Samdysara Saragih

Bisnis.com, JAKARTA - Calon Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung, Ansori, menilai norma pidana mati perlu dipertahankan untuk menghukum koruptor.

Meski demikian, dia mewanti-wanti bahwa hukuman mati harus memenuhi syarat UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Dalam beleid itu, pidana mati dapat dijatuhkan kepada pelaku korupsi ketika terjadi bencana alam nasional, krisis ekonomi dan moneter, atau bersifat pengulangan.

“Saya masih setuju. Harus berulang, darurat, bencana, [hukuman mati] bisa dilakukan,” kata Ansori dalam uji kelayakan dan kepatutan calon hakim MA di Jakarta, Selasa (21/1/2020).

Berkaca dari UU Tipikor, Ansori mengatakan bahwa hukuman mati tidak dijatuhkan berdasarkan nilai kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan terpidana. Sampai saat ini, kata dia, pidana maksimal tersebut belum pernah diputus oleh lembaga peradilan.

Menurut Hakim Ad Hoc Tipikor Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah ini, Indonesia berbeda dari tren global yang cenderung menghapuskan hukuman mati.

Komitmen itu bahkan dipertegas dalam RUU tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang masih mengakomodasi pidana mati.

Hari ini, Komisi III DPR mulai menggelar uji kelayakan dan kepatutan calon hakim agung dan hakim ad hoc pada MA. Sebanyak 10 calon telah diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada Senayan.

Perinciannya, sebanyak enam calon hakim agung, dua calon hakim ad hoc tindak pidana korupsi, dan dua calon hakim ad hoc hubungan industrial. Rencananya, Komisi III DPR menggelar uji kelayakan dan kepatutan dari 21-22 Januari 2020.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

mahkamah agung hakim agung calon hakim agung
Editor : Nancy Junita
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top