Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Korupsi Proyek IPDN Sulsel : Terus Kembangkan Kasus, KPK Periksa Saksi

Dia akan diperiksa terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Gowa, Sulawesi Selatan.
Ilham Budhiman
Ilham Budhiman - Bisnis.com 07 Januari 2020  |  11:48 WIB
KPK - Antara
KPK - Antara

Kabar24.com, JAKARTA — Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Direktur Operasi PT Waskita Karya (Persero) Tbk., Adi Wibowo, Selasa (7/1/2020). 

Rencananya, Adi Wibowo diperiksa terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Gowa, Sulawesi Selatan. 

Adi yang juga mantan Kepala Divisi I Waskita Karya ini akan diperiksa dengan kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kemendagri, Dudy Jocom.

"Yang bersangkutan [Adi Wibowo] dipanggil sebagai saksi untuk tersangka DJ [Dudy Jocom]," ujar Plt. Juru bicara KPK Ali Fikri, Selasa.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Dudy Jocom sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan gedung IPDN di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan tahun anggaran 2011, bersama-sama dengan Kepala Divisi I PT Waskita Karya, Adi Wibowo. 

Dudy juga dijerat sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan IPDN di Sulut, bersama dengan Kepala Divisi Konstruksi VI PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Dono Purwoko .

Kasus ini bermula ketika Dudy menghubungi beberapa kontraktor untuk menginformasikan akan ada proyek IPDN di Sulawesi pada 2011. Namun, sebelum lelang dilakukan diduga telah disepakati pembagian kerja untuk PT Waskita Karya dan PT Adhi Karya.

Waskita Karya akan menggarap proyek di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Sedangkan Adhi Karya, menggarap proyek di Sulawesi Utara.

Terkait dengan pembagian proyek ini, Dudy Jocom dan kawan-kawan diduga meminta fee sebesar 7%. Dia diduga meminta pembuatan berita acara serah terima pekerjaan 100 persen pada 2011 agar dana bisa dicairkan padahal pekerjaan belum selesai.

Atas perbuatannya, negara mengalami kerugian sebesar Rp11,18 miliar di proyek pembangunan gedung IPDN Sulawesi Selatan dan Rp9,378 miliar di proyek Sulawesi Utara.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

KPK suap ipdn Korupsi IPDN
Editor : Stefanus Arief Setiaji
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top