Bisnis.com, JAKARTA – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memohon kekebalan hukum kepada parlemen dari tuntutan pengadilan atas tiga kasus suap yang ia hadapi.
Pada November lalu, Netanyahu didakwa atas tuduhan menerima suap, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan oleh Jaksa Agung Avichai Mandelblit.
Tuduhan terhadapnya berkisar dari menerima hadiah bernilai ribuan dolar AS hingga kesepakatan untuk mengubah kerangka peraturan yang menguntungkan kelompok media dengan imbalan liputan positif.
Dia membantah tuduhan tersebut dan mengatakan bahwa dirinya adalah korban perburuan penyihir oleh media.
Dilansir Reuters pada Kamis (2/1/2020), jika Netanyahu mendapat imunitas, kasusnya tidak akan bisa dibawa ke pengadilan. Netanyahu mengumumkan langkah tersebut dalam siaran langsung di televisi hanya 4 jam sebelum batas waktu pengajuan permohonan imunitas berakhir.
Netanyahu mengatakan dalam pidatonya bahwa dakwaan terhadapnya bermotif politik dan ia berhak atas perlindungan parlemen.
"Dalam sebuah demokrasi, hanya orang-orang yang memutuskan siapa yang akan memimpin mereka," kata Netanyahu, yang telah berkuasa secara berturut-turut selama dekade terakhir dan menyamakan dakwaan terhadapnya dengan upaya kudeta.
Di bawah hukum Israel, seorang legislator yang mencari kekebalan hukum dapat melakukannya dengan berbagai alasan yang mencakup argumen bahwa penuntutan tidak didasarkan pada iktikad baik.
Seandainya Netanyahu tidak mengajukan permintaan sebelum batas waktu pada Rabu (1/1/2020), dakwaan terhadapnya bisa diajukan ke pengadilan dan diproses paling cepat pada Minggu (5/1/2020).
Sementara itu, permintaan Netanyahu meminta kekebalan hukum dikritik oleh pesaing politiknya, Benny Gantz. Dia mengatakan bahwa Netanyahu telah membahayakan prinsip sipil yang selama ini diajarkan bahwa setiap orang setara di hadapan hukum.
