Bisnis.com, JAKARTA – Jajak pendapat terkini menunjukkan bahwa publik Amerika Serikat terpecah sama rata soal apakah Donald Trump harus dicopot dari jabatannya sebagai Presiden AS.
Menurut jajak pendapat Wall Street Journal/NBC News yang dipublikasikan pada Rabu (18/12/2019), sekitar 48 persen responden mendukung pemakzulan Trump dan 48 persen menentangnya.
Jajak pendapat itu menunjukkan bahwa proses penyelidikan yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS selama tiga bulan sebelumnya telah gagal membangun dukungan mayoritas di kalangan warga Amerika untuk menentang ataupun mendukung pemakzulan Trump.
Dirilis sebelum DPR sepakat memakzulkan Trump dengan meloloskan dua pasal pemakzulan, jajak pendapat itu mensurvei 900 orang dewasa sepanjang 14-17 Desember 2019. Masyarakat AS ditemukan melihat pemakzulan ini dari sudut pandang partisan yang terpisah.
Sekitar 90 persen dari kubu Republik menentang pemecatan Donald Trump dan mencopotnya dari kursi Presiden AS, sementara 83 persen Demokrat mendukung pencopotannya.
Adapun di antara kalangan independen, 50 persen mendukung pemakzulan dan 44 persen menentangnya, seperti dilansir dari Wall Street Journal.
Jajak pendapat ini juga menjadi bukti sifat politik yang tidak biasa di era Trump yaitu meskipun pemberitaan politik harian bergolak, pandangan terhadap Presiden ke-45 AS ini tetap stabil.
Rating persetujuan untuk Trump tetap menjabat pada dasarnya tetap tidak berubah dalam beberapa bulan terakhir.
Sebanyak 44 persen menyetujui cara kerjanya, sedangkan 54 persen tidak menyetujui. Sejak awal 2018, rating persetujuan untuk Trump telah berada dalam kisaran sempit, antara 43 persen dan 47 persen.
Secara umum, hasil jajak pendapat Wall Street Journal/NBC News menunjukkan bahwa tidak ada pihak yang mencapai salah satu tujuan utamanya selama perdebatan soal pemakzulan berlangsung dalam beberapa bulan terakhir.
Pihak Demokrat gagal meyakinkan sebagian besar warga AS bahwa tindakan Trump cukup serius untuk dapat melengserkannya, sementara Partai Republik sejauh ini gagal membangun pertentangan terhadap pemakzulan seperti yang mereka harapkan.
“Pandangan tentang pemakzulan Donald Trump tetap terkunci di tempat,” ujar Jeff Horwitt, penghimpun survei dari Demokrat, yang melakukan survei dengan Bill McInturff dari Partai Republik.
Pasal Pemakzulan
Sementara itu, dua pasal pemakzulan yang diajukan partai Demokrat kemudian memenangkan sebagian besar suara di DPR AS dan akan diajukan ke Senat bulan depan untuk memutuskan apakah akan mencopot Trump dari jabatannya.
Pasal penyalahgunaan kekuasaan memperoleh suara 230 banding 197, sedangkan pasal penghalang penyelidikan Kongres diloloskan setelah mendapat mayoritas 229 banding 198 suara.
Pasal pertama menuduh Trump menyalahgunakan kekuasaannya dengan menekan Ukraina untuk menyelidiki Joe Biden, pesaing Trump dalam pemilihan presiden 2020, serta menyebarkan tuduhan bahwa Demokrat bersekongkol dengan Ukraina untuk ikut campur dalam pemilu 2016.
Adapun pasal kedua menuduh Trump telah menghalangi-halangi Kongres dengan mengarahkan pejabat dan lembaga administrasi agar tidak mematuhi panggilan DPR untuk memberikan kesaksian terkait pemakzulan.
Sejumlah analis berpendapat kedua pasal tersebut sangat kecil kemungkinan akan memperoleh dukungan di Senat AS yang dikuasai oleh kubu Republik.
“Sangat kecil kemungkinan Senat akan mendukung mosi itu dalam pengambilan suara pada Januari, seperti yang diperlukan untuk mencopot Trump dari jabatannya,” tulis ekonom ANZ dalam sebuah catatan, dikutip dari Reuters.
Sepanjang 243 tahun sejarah AS, belum ada presiden yang dicopot dari jabatannya karena pemakzulan.
Tindakan tersebut akan membutuhkan mayoritas dua pertiga dalam 100 anggota Senat. Ini berarti setidaknya 20 anggota Partai Republik harus bergabung dengan Demokrat dalam pemungutan suara melawan Trump.
Senat dari Partai Republik, Mitch McConnell, telah memperkirakan "tidak ada kesempatan" bagi Senat untuk meloloskan pasal tersebut dalam persidangan.
Sementara itu, Trump yang mengincar masa jabatan periode kedua dalam pilpres November 2020, menyebut pemakzulan tersebut sebagai "upaya kudeta" oleh Demokrat yang berusaha untuk membatalkan kemenangannya dalam pemilu 2106.
Para pendukung Presiden AS Donald Trump berunjuk rasa menentang penyelidikan impeachment kongres di luar gedung Capitol di Washington, AS 17 Oktober 2019. REUTERS / Carlos Jasso
