Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

KPK Putuskan 7 Staf Khusus Milenial Jokowi Wajib Setor LHKPN

KPK mengimbau dan menunggu para staf khusus segera melaporkan harta kekayaannya ke KPK.
Ilham Budhiman
Ilham Budhiman - Bisnis.com 03 Desember 2019  |  15:01 WIB
Presiden Joko Widodo memperkenalkan tujuh orang staf khusus. - Bisnis - Amanda Kusumawardhani
Presiden Joko Widodo memperkenalkan tujuh orang staf khusus. - Bisnis - Amanda Kusumawardhani

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan bahwa staf khusus presiden dan wakil presiden wajib menyetor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Putusan itu menyusul rampungnya pembahasan tentang sejumlah pejabat baru di lingkungan kepresidenan, wakil presiden ataupun menteri kabinet yaitu yang menjabat sebagai staf khusus atau staf ahli. Artinya, 7 stafsus milenial Jokowi juga termasuk sebagai penyelenggara negara. 

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan kewajiban tersebut juga berdasarkan Pasal 2 angka 7 dan Penjelasan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari KKN. Pejabat yang setara eselon I wajib melaporkan harta kekayaannya.

Pada beleid tersebut, kata dia, menjelaskan bahwa penyelenggara negara meliputi pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun yang dimaksud dengan pejabat lain yang memiliki fungsi strategis tersebut yakni pejabat yang tugas dan wewenangnya didalam melakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.

"Maka mereka termasuk kualifikasi penyelenggara negara, sehingga wajib melaporkan LHKPN ke KPK," tutur Febri, Selasa (3/12/2019).

Dengan demikian, dia mengimbau agar mereka segera melaporkan harta kekayaannya ke KPK. 

"KPK juga menunggu pelaporan LHKPN dari para staf khusus, staf ahli baik di lingkungan kepresidenan, wakil presiden ataupun kementerian yang jabatannya setara eselon I atau terdapat aturan khusus di kementerian masing-masing tentang wajib lapor LHKPN," paparnya.

Menurut dia, pelaporan LHKPN merupakan bagian dari upaya pencegahan korupsi yang perlu dukungan semua pihak. Selain itu, penyampaian laporan secara benar dan tepat waktu merupakan bentuk komitmen yang bisa ditunjukkan oleh para penyelenggara negara.

"KPK berharap, semua cara untuk mempermudah pelaporan LHKPN ini dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan para penyelenggara negara," katanya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

KPK staf khusus
Editor : Nancy Junita
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

Foto

BisnisRegional

To top