Wacana Pemilihan Presiden Tak Langsung Usik Demokrat

Partai Demokrat ikut terusik dengan wacana pengembalian pemilihan pemimpin eksekutif secara tak langsung.
Setyo Aji Harjanto
Setyo Aji Harjanto - Bisnis.com 30 November 2019  |  06:53 WIB
Wacana Pemilihan Presiden Tak Langsung Usik Demokrat
Politisi Partai Demokrat Didik Mukrianto. - Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA - Partai Demokrat ikut terusik dengan wacana pengembalian pemilihan pemimpin eksekutif secara tak langsung.

Politikus Partai Demokrat Didik Mukrianto menilai wacana pemilihan presiden dan kepala daerah tak langsung bisa membuka ruang tumbuhsuburnya oligarki demokrasi. Pasalnya, pemberlakuan pemilihan tak langsung bisa merampas hak dan kedaulatan rakyat dalam memilih langsung pemimpinnya.

"Tapi lebih jauh dari itu akan bisa mempersempit kesempatan rakyat untuk ikut berkompetisi dan dipilih menjadi pemimpin secara sehat dan fair," katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (29/11/2019).

Didik mengatakan bahwa 10 tahun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono telah menumbuhkan demokrasi karena rakyat memilih langsung pemimpinnya.

Menurut dia, penyempurnaan pemilihan presiden dan kepala daerah langsung bukan dengan menggeser bandul demokrasi yang sudah berjalan baik dan demokratis.

"Partai Demokrat akan memastikan dirinya menjadi pemimpin prodemokrasi, jika para oligarki terus membangun sekutu untuk mendestruksi demokrasi menuju bandul oligarki. Termasuk, jika ada upaya untuk mencabut kedaulatan rakyat, merampas hak rakyat melalui upaya pencabutan pemilihan presiden dan pilkada langsung," ujar anggota III DPR ini.

Terpisah, Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago mengingatkan kembali bahwa pemilihan presiden langsung adalah salah satu buah reformasi.

Perubahan sistem pemilihan tidak terjadi secara tiba-tiba melainkan berkaca dari pengalaman pahit rezim otoriter yang dilegitimasi oleh MPR sebagai lembaga pemilih presiden.

"MPR berubah wujud menjadi 'stempel' kekuasaan dan di sisi lain presiden menjelma bagai dewa yang antikritik, menjadi feodal seutuhnya. Masyarakat dibungkam dan kebebasan berekspresi dikebiri," tutur Pangi dalam keterangan tertulisnya, Jumat (29/11/2019).

Dia mengakui bahwa transisi dari rezim otoriter ke era domokratis tidak selalu berjalan mulus. Namun, kekurangan itu tidak serta-merta menjadi alasan untuk kembali ke sistem yang pernah melahirkan otoritarianisme. 

"Komplikasi persoalan pemilu langsung harus diselesaikan dengan pikiran jernih bukan reaksioner sehingga melahirkan solusi jitu. Bukan dengan mengambil jalan pikiran pintas karena malas bersitegang dengan pikiran dan gagal dalam membangun dealektika berpikir," ujarnya.

Wacana restorasi pemilihan presiden lewat MPR mengemuka setelah Ketua MPR Bambang Soesatyo bertemu dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Rabu (27/11/2019).

Menurut Bambang, Munas NU di Pesantren Kempek, Cirebon, Jawa Barat, 15-17 September 2012 merekomendasikan Indonesia kembali ke sistem perwakilan dalam pemilihan pemimpin nasional dan daerah. 

Rekomendasi tersebut menyebutkan presiden-wakil presiden dipilih oleh MPR, gubernur-wakil gubernur melalui DPRD provinsi, bupati-wakil bupati melalui DPRD kabupaten, dan wali kota-wakil wali kota melalui DPRD kota.

 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
partai demokrat, mpr, pbnu

Editor : Nancy Junita
KOMENTAR


Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top