Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

PPP dan Nasdem Tolak Masa Jabatan Presiden Tiga Periode

Kalangan anggota DPR menolak wacana perpanjangan masa periodesasi presiden dari dua periode menjadi tiga atau empat periode. Usulan itu dinilai cenderung korupsi kekuasaan dan mengkhianati perjuangan reformasi Mei 1998.
Jaffry Prabu Prakoso
Jaffry Prabu Prakoso - Bisnis.com 29 November 2019  |  06:59 WIB
Achmad Baidowi - Antara
Achmad Baidowi - Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Kalangan anggota DPR menolak   wacana perpanjangan masa periodesasi presiden dari dua periode menjadi tiga atau empat periode.  Usulan itu dinilai cenderung korupsi  kekuasaan  dan mengkhianati perjuangan reformasi Mei 1998.

“Sebagai wacana sah dan wajar saja mengusulkan perpanjangan masa jabatan Presiden tersebut. Tetapi, jika hal itu menjadi  fakta nyata kekuasaan akan cenderung korup (power tends to corrupt) dan merupakan pengkhianatan terhadap perjuangan reformasi,”  kata Sekretaris Fraksi PPP DPR Achmad Baidowi dalam acara diskusi dialektika demokrasi "Bola Liar Amandemen, Masa Jabatan Presiden Diperpanjang?” di Kompleks Parlemen, Kamis (28/11/2019).

Selain Baidowi, juga tampil sebagai nara sumber anggota DPR RI (F-NasDem) Syarief Abdullah Alkadrie dan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin.

Menurut anggota Komisi VI DPR tersebut, pembatasan periodesasi jabatan presiden bertujuan untuk menghindari KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme)  sebagaimana  terjadi selama 32 tahun Orde Baru. Tetapi, sekarang ini  muncul lagi wacana termasuk pemilihan  Presiden  dilakukan  oleh MPR.

Menurut Baidowi  konstitusi, UUD NRI 1945  memang harus disesuaikan   dengan perkembangan zaman  karena bukan barang mati. Tetapi, sampai saat  ini belum ada usulan resmi dari lembaga terkait tentang perpanjangan periodesasi maupun presiden dipilih MPR.

“Usulan memang  sebaiknya dikaji bagaimana  aspek baik-buruk atau maslahat-mudaratnya untuk masyarakat, bangsa dan negara,” kata Baidowi.

Sedangkan, anggota DPR RI (F-NasDem) Syarief Abdullah Alkadrie mengemukakan bahwa  usulan perpanjangan masa jabatan maupun presiden dipilih MPR itu pasti sulit dilaksanakan.

“Sesunggunya kita sudah lebih maju dengan dua periode dan dipilih rakyat, meski sila ke-4 Pancasila, memungkinkan dipilih MPR.  Namun, konsekuensinya jika dipilih MPR, Presiden akan jadi mandataris sekaligus kembali ke sistem parlementer,” kata Syarief Abdullah Alkadrie.

Sementara itu,  Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin  mendukung pembatasan jabatan presiden seperti diamanahkan Pasal 7 UUD NRI 1945. Sebab, apapun alasannya jika diperpanjang akan cenderung korup. Bahkan tidak tertutup kemungkinan  kekuasaan itu sejenis monster yang ganas, menakutkan dan bengis.  

Dengan kata lain, kekuasaan itu akan menjadi monster, tirani, otoriter, dan sewenang-wenang, katanya.

 

 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

nasdem ppp
Editor : Nancy Junita
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top