Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Mike Pence melayangkan peringatan kepada pemerintah China sehubungan dengan aksi unjuk rasa pro-demokrasi di Hong Kong.
Pence memperingatkan bahwa akan sulit bagi AS untuk menandatangani perjanjian perdagangan dengan China jika aksi demonstrasi di Hong Kong ditindak dengan kekerasan.
"Presiden [Trump] telah menegaskan bahwa akan sangat sulit bagi kami [AS] untuk membuat kesepakatan dengan China jika terjadi kekerasan atau jika masalah tersebut [demonstrasi] tidak ditindaki dengan layak dan manusiawi,” tutur Pence dalam suatu wawancara pada Selasa (19/11/2019).
Pemerintah AS, sambung Pence, saat ini tengah “mengambil sikap yang kuat dengan China” sembari menegosiasikan kesepakatan perdagangan “fase satu”.
Ratusan demonstran Hong Kong dikabarkan dirawat di rumah sakit pada Selasa (19/11) setelah mengalami bentrokan dengan polisi. Para pengunjuk rasa berencana untuk memblokir jalanan dan mengganggu layanan kereta pada Rabu (20/11).
Dalam sebuah pernyataan pada Senin (18/11), Gedung Putih mengatakan bahwa pihak otoritas China harus "melindungi kebebasan, sistem hukum, dan pandangan hidup demokratis Hong Kong”.
Baca Juga
Menteri Luar Negeri AS Michael Pompeo kemudian mengatakan bahwa pemerintah AS "sangat prihatin" tentang meningkatnya kekerasan di kota itu.
Meski demikian, Presiden Donald Trump tampak cenderung berbicara hati-hati tentang aksi protes tersebut seiring dengan upayanya untuk mencapai kesepakatan bersama Presiden Xi Jinping guna mengurangi perang dagang dengan China.
Bertolak belakang dengan sikap Trump, Senat AS pada Selasa (19/11) dengan suara bulat meloloskan rancangan undang-undang (RUU) untuk mendukung para pengunjuk rasa di Hong Kong.
Kebijakan Senat ini membuat adanya kewajiban tinjauan tahunan status khusus Hong Kong di bawah UU AS, guna menilai sejauh mana China telah merenggut kebebasan di negara kota tersebut.
Baik kubu Republik maupun Demokrat di Senat memberikan dukungan luar biasa untuk mengambil sikap keras atas tindakan keras China terhadap aksi protes pro-demokrasi di Hong Kong, wilayah yang dikendalikan Negeri Tirai Bambu.
Di sisi lain, para pejabat pemerintah China terkenal dengan ketidaksenangan mereka atas segala hal yang mereka pandang sebagai campur tangan pemerintah AS dalam urusan internal.
Kementerian Luar Negeri China telah mengancam "tindakan pencegahan yang kuat" atas RUU tersebut yang telah terlebih dahulu diloloskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS.
