Bisnis.com, SEMARANG - Ide Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tentang pilkada langsung mendapat sorotan banyak pihak. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ikut mengomentari wacana tersebut.
Ganjar mengingatkan agar Tito hati-hati betul untuk mengubah sebuah sistem. Apalagi, sejarah mencatat bahwa pemilihan kepala daerah secara tidak langsung pernah dilakukan di Indonesia dan tidak berhasil.
"Dulu itu kan sudah pernah, dipilih di DPRD. Tapi publik tidak senang karena hanya dikooptasi oleh DPRD. Apa yang terjadi kemudian, di sana terjadi suap, jual beli, ada orang yang diumpetin (disembunyikan). Makanya solusinya pemilihan langsung. Kalau hari ini mau kembali (ke pemilihan oleh DPRD), kita bisa memprediksi nanti di situ juga akan terjadi jual beli," kata Ganjar, Selasa (19/11/2019).
Untuk mengubah sebuah sistem, lanjut Ganjar, harus dilakukan dengan hati-hati. Ganjar mengingatkan agar kebijakan pemerintah mempertimbangkan sisi maslahat dan mudaratnya.
"Harus hati-hati betul, jangan sampai seperti politik setrika, maju mundur maju mundur. Harus diperhatikan maslahat dan mudaratnya kalau mau kembali seperti dulu," tegas Ganjar.
Memang, lanjut Ganjar, ada beberapa aturan yang harus direvisi bersama-sama dalam pelaksanaan pilkada langsung. Semua pihak harus duduk bersama untuk berdiskusi dan berembug memecahkan problem yang ada.
"Sebenarnya isu ini muncul, problem awalnya kan dari mahalnya biaya kampanye. Jadi saran saya, yang harus diperbaiki adalah cara berkampanye, cara mengelola keuangan, atau adanya intervensi negara, pembatasan kampanye sampai debat-debat sehingga mereka tidak terlalu boros," terangnya.
Ganjar mengatakan sudah memiliki usulan terkait mahalnya biaya kampanye itu. Usulan itu, ujar Ganjar, dengan meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyelenggarakan debat dengan peserta semua calon agar dapat menjadi pertimbangan masyarakat.
"Kalau semua calon debat terbuka dan difasilitasi KPU, kan biayanya murah. Selain itu, pemasangan atribut dibatasi dan tidak boleh sembarangan atau dengan elektronik, maka akan lebih murah," kata Ganjar.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sempat mewacanakan soal perubahan sistem pilkada langsung di Indonesia. Tito mengusulkan agar pilkada langsung diganti menjadi pilkada tidak langsung, yakni pemilihan kepala daerah melalui DPRD.
Usulan itu dilatarbelakangi adanya politik uang yang tinggi selama pilkada berlangsung. Usulan tersebut memunculkan kegaduhan dan pro kontra di kalangan elit politik juga masyarakat.
