Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Soal OTT Kepala Daerah, KPK Berharap Mendagri Jadi Partner Kuat Cegah Korupsi

Sejauh ini sudah ada lebih dari 120 kepala daerah yang diproses KPK baik dalam kasus suap, pengadaan, perizinan ataupun pencucian uang.
Ilham Budhiman
Ilham Budhiman - Bisnis.com 18 November 2019  |  20:54 WIB
Selembar kain hitam yang menutupi logo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersibak saat berlangsungnya aksi dukungan untuk komisi tersebut di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (10/9/2019). - ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Selembar kain hitam yang menutupi logo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersibak saat berlangsungnya aksi dukungan untuk komisi tersebut di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (10/9/2019). - ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

Kabar24.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang menyebut operasi tangkap tangan (OTT) kepala daerah bukan prestasi yang hebat.

Dalam pernyataannya, Tito mengungkapkan bahwa sistem politik yang menelan biaya tinggi membuka peluang menciptakan perilaku koruptif kepala daerah.

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengaku bahwa pihaknya berusaha berprasangka baik terhadap pernyataan tersebut dan menilai jika hal itu sebagai upaya pemetaan masalah dan otokritik yang sedang dilakukan Kemendagri.

Namun demikian, Febri mengingatkan bahwa sejauh ini sudah ada lebih dari 120 kepala daerah yang diproses KPK baik dalam kasus suap, pengadaan, perizinan ataupun pencucian uang.

Dari jumlah itu, dia merinci bahwa 49 di antaranya diproses melalui OTT dengan jumlah terbanyak pada 2018 mencapai 22 dan 2019 yang sejauh ini berjumlah 9 OTT.

Febri mengaku jika tidak ada pengungkapan kasus korupsi kepala daerah oleh KPK maka bukan tidak mungkin banyak pihak yang akan berpikir kondisi tersebut sedang baik-baik saja. 

"Bahkan terkait pendanaan dalam kontestasi politik tidak menjadi perhatian yang serius," ujar Febri, Senin (18/11/2019).

Dia menyadari bahwa biaya politik dalam Pilkada juga dinilai mahal sehingga yang terpenting adalah agar biaya proses demokrasi yang tidak murah ini tidak justru menghasilkan korupsi yang akibatnya bisa jauh lebih buruk pada masyarakat.

Di sisi lain, Febri juga mengakui bahwa lembaga antirasuah tak hanya sekadar melakukan penindakan, melainkan dengan upaya pencegahan korupsi.

Setidaknya ada tiga upaya pencegahan yang dilakukan KPK.

Pertama, menggagas program Koordinasi dan Supervisi Pencegahan di seluruh daerah. Kedua, usulan penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), dan  ketiga, pencegahan di sektor politik termasuk terkait dengan pendanaan politik.

Menurut Febri, pelbagai upaya pencegahan itu dilakukan agar risiko korupsi bisa lebih ditekan sehingga masyarakat dapat menikmati anggaran yang dialokasikan ke daerah.

"Tiga hal pokok upaya pencegahan yang digagas KPK tersebut sangat membutuhkan kontribusi konkret dari Kemendagri dan instansi terkait lainnya," kata dia.

Meski demikian, lembaga antirasuah akan tetap melaksanakan tugasnya melalui penindakan apabila masih ada kepala daerah yang terjerat kasus korupsi terlebih tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa.

"Kami harap, Kemendagri nanti juga secara serius dapat menjadi partner yang kuat untuk mencegah korupsi di daerah," ujar Febri.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

KPK KPK kemendagri Tito Karnavian OTT KPK
Editor : Stefanus Arief Setiaji
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top