Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Vonis First Travel: Kejaksaan Cari Terobosan PK atas Putusan MA

Kejaksaan Agung berencana melakukan terobosan hukum Peninjauan Kembali (PK) terkait putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) di kasus tindak pidana penipuan dan pencucian uang agen umroh First Travel.
Sholahuddin Al Ayyubi
Sholahuddin Al Ayyubi - Bisnis.com 18 November 2019  |  12:36 WIB
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Mukri. JIBI/BISNIS - Sholahuddin Al Ayubi
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Mukri. JIBI/BISNIS - Sholahuddin Al Ayubi
Bisnis.com, JAKARTA - Kejaksaan Agung berencana melakukan terobosan hukum Peninjauan Kembali (PK) terkait putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) di kasus tindak pidana penipuan dan pencucian uang agen umroh First Travel.
 
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Mukri mengakui berdasarkan aturan dari Mahkamah Konstitusi (MK), Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak diperbolehkan mengajukan upaya hukum PK.
 
Namun, dia menjelaskan bahwa putusan MA belum mencapai keadilan, karena salah satu putusannya adalah merampas seluruh aset milik First Travel untuk negara, padahal seharusnya untuk korban atau jamaah.
 
"Kita masih mempertimbangkan terkait putusan ini, antara lain dengan cara melakukan kajian serta terobosan hukum dalam bentuk PK. Meskipun kita tahu, secara normatif berdasarkan MK kita tidak boleh PK. Tetapi dengan adanya putusan ini, dalam hal cari keadilan hal itu belum tercapai," tuturnya, Senin (18/11/2019).
 
Menurutnya, putusan MA itu tidak simetris dengan tuntutan JPU. Pasalnya, Mukri menjelaskan bahwa tuntutan JPU adalah mengembalikan barang bukti kepada yang berhak, dalam hal ini adalah korban atau jamaah.
 
"Kita juga menganggap ada kekeliruan dalam penegakan hukum terkait hal ini," katanya.
 
Mukri menjelaskan jika seluruh aset milik PT First Travel dirampas untuk negara, negara tidak bisa menghibahkan dana hasil lelang aset itu kepada korban. Maka dari itu, menurut Mukri, pihaknya akan mencoba melakukan terobosan hukum PK terkait putusan MA tersebut.
 
"Tidak bisa dihibahkan, kan harus menjalankannya sesuai dengan putusan yaitu dirampas untuk negara. Maka dari itu, kita akan coba PK," ujarnya.
 
 
 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

First Travel
Editor : Sutarno
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top