Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Kejagung Bakal Panggil Kajati Bali

Kejaksaan Agung (Kejagung) bakal memanggil Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Bali terkait penanganan kasus yang melibatkan Direktur Utama PT Geria Wijaya Prestige (GWP) Harijanto Karjadi.
Sholahuddin Al Ayyubi
Sholahuddin Al Ayyubi - Bisnis.com 05 November 2019  |  08:28 WIB
Logo Kejaksaan RI di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta. - Bisnis/Samdysara Saragih
Logo Kejaksaan RI di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta. - Bisnis/Samdysara Saragih

Bisnis.com, JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) bakal memanggil Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Bali Idianto, SH. MH terkait penanganan kasus yang melibatkan Direktur Utama PT Geria Wijaya Prestige (GWP) Harijanto Karjadi.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Mukri mengatakan pemanggilan Kejati Bali itu dilakukan untuk meminta perkembangan penanganan kasus tersebut dan mengkajinya secara langsung. Kejagung akan mendalami kasus itu untuk mengetahui apakah ada kesalahan dalam penanganan kasus tersebut.

"Jadi nanti prosedurnya kami akan minta laporan dari Kajati Bali bagaimana kronologis penanganan perkara itu, kemudian dikaji untuk tahu kasus itu simetris gak dengan tuntutan massa aksi," tutur Mukri, Selasa (5/11/2019).

Dia menjelaskan Kejagung juga telah menerima aduan dari Solidaritas Pemuda dan Mahasiswa Islam Untuk Keadilan yang mendesak Kejagung agar perkara tersebut dihentikan.

"Laporannya sudah kami terima dan akan kami sampaikan ke Satuan Kerja yang menanganinya secara teknis seperti JAMPidum," katanya.

Secara terpisah, Ketua Koordinator aksi Solidaritas Pemuda dan Mahasiswa Islam Untuk Keadilan, Arief Wicaksana mendesak pihak Kajati Bali agar menghentikan perkara Harijanto Karjadi, karena diduga legal standing pihak pelapor atas perkara itu dinilai tidak sah secara hukum.

Dia juga mendesak Kejati Bali segera menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) terhadap perkara pidana yang menjerat Harijanto Karjadi demi asas kepastian hukum.

"Kami mendesak Kejagung menjalankan proses penegakan hukum dengan merujuk Pasal 81 KUHP. Kejagung harus menjalankan surat edaran Jaksa Agung Muda Pidana Umum yang pada intinya berisi jika terjadi sengketa perdata dan pidana maka proses pidana harus menunggu perkara perdana incracht dulu," ujarnya.

 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

kejaksaan tinggi Kejaksaan Agung
Editor : Nancy Junita
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top