Bisnis.com, JAKARTA – Media Pemerintah China pada hari Senin (4/11/2019) mendesak pihak berwenang untuk melakukan tindakan yang lebih keras terhadap para demonstran di Hong Kong yang merusak kantor berita Xinhua dan bangunan-bangunan lain pada akhir pekan.
Kantor berita Pemerintah China tersebut mengatakan aksi kekerasan dengan perusakan tersebut bertentangn dengan erusak aturan dan hukum kota tersebut.
Dalam sebuah editorial, surat kabar China Daily yang didukung negara mengkritik serangan oleh para demonstran yang "naif". "Mereka ditakdirkan untuk gagal hanya karena kekerasan mereka akan menghadapi beratnya hukum," ungkap mereka, seperti dikutip Reuters.
Polisi menembakkan gas air mata ke pengunjuk rasa berpakaian hitam pada hari Sabtu (2/11/2019), yang menjadi salah satu aksi kekerasan terburuk di pusat keuangan Asia ini dalam beberapa minggu terakhir.
Dalam aksi tersebut, stasiun bawah tanah dibakar dan bangunan dirusak, termasuk salah satu outlet Starbucks.
Aksi demonstrasi anti-pemerintah di bekas jajahan Inggris yang berlangsung lebih dari lima bulan ini menjadi tantangan terbesar bagi pemerintahan Presiden Xi Jinping sejak ia mengambil alih kepemimpinan China pada akhir 2012.
Baca Juga
Para pengunjuk rasa marah pada campur tangan China terhadap kebebasan di Hong Kong, termasuk sistem hukumnya, setelah Hong Kong kembali ke pemerintahan China pada tahun 1997. China membantah tuduhan tersebut.
Tabloid Global Times pada hari Minggu (3/11/2019) mengutuk tindakan para pengunjuk rasa yang menyerang. Merka menyerukan aksi oleh lembaga-lembaga penegak hukum Hong Kong.
"Karena citra simbolis Xinhua, perusakan kantor cabang tersebut bukan hanya provokasi terhadap aturan hukum di Hong Kong, tetapi juga kepada pemerintah pusat dan daratan China, yang merupakan tujuan utama para perusuh," ungkap mereka.
Pada hari Jumat, setelah pertemuan kepemimpinan pusat China, seorang pejabat senior China mengatakan tidak akan mentolerir separatisme atau ancaman terhadap keamanan nasional di Hong Kong dan akan "menyempurnakan" sistem penunjukan pemimpin eksekutif Hong Kong.
