Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo diharapkan bisa menjadikan Indonesia sebagai negara penghasil sumber perikanan terbesar dunia yang selama ini belum tergarap secara optimal.
Demikian dikemukakan Bambang Haryo Soekartono, anggota DPR RI periode 2014-2019. Dia optimistis Edhy Prabowo akan mampu memenuhi harapan tersebut karena karena pernah menjadi Ketua Komisi IV DPR yang membidangi sektor maritim, kelautan dan perikanan.
"Sebagai pimpinan Komisi VI, beliau sudah mengetahui tantangan di sektor maritim, termasuk kelautan dan perikanan. Saya optimistis KKP akan lebih baik di bawah kepemimpinan Pak Edhy Prabowo," kata Bambang Haryo, Kamis (24/10/2019).
Menurut Wakil Ketua Bidang Maritim DPP Partai Gerindra itu, potensi sektor kelautan dan perikanan Indonesia sangat besar karena merupakan negara maritim dan kepulauan dengan dua pertiga wilayahnya terdiri dari perairan.
"Potensi luar biasa itu harus bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk meningkatkan perekonomian demi kesejahteraan rakyat," kata penerima Award Anggota Parlemen Paling Aspiratif Tahun 2019 ini.
Untuk mewujudkan impian tersebut, Bambang Haryo menyampaikan sejumlah catatan dan pandangannya terkait dengan sektor kelautan dan perikanan.
Baca Juga
Salah satu catatannya, kebijakan KKP selama ini belum berhasil memanfaatkan kekayaan sumber daya laut yang melimpah. Padahal, potensi laut Indonesia luar biasa besar, termasuk migas serta pariwisata laut dan pantai.
Sebagai contoh, Indonesia merupakan sumber lobster terbesar di dunia tetapi tidak bisa memanfaatkan kekayaan itu untuk ekspor dan membudidayakannya.
"Perikanan budidaya keramba, baik ikan laut seperti kerapu dan lobster, maupun ikan air tawar misalnya udang galah dan ikan sungai, harus diberdayakan maksimal," katanya.
Bambang juga mengatakan laut Indonesia menjadi lalu lintas ikan tuna yang bermigrasi perairan Asia Timur/Pasifik ke Australia dan sebaliknya, tetapi hasil tangkapnya masih kecil.
Begitu juga dengan rumput laut, mutiara, kerapu, dan biota laut dalam, belum berhasil dikembangkan.
Hasil tangkap tuna dan ikan laut dalam, lanjut Bambang Haryo, sangat kecil karena Menteri KKP sebelumnya melarang kapal di atas 300 GT.
"Pelarangan kapal ini membuat kita tidak bisa mengeksplorasi Zona Ekonomi Eksklusif dan laut dalam. Kebijakan ini perlu direvisi," ujar Bambang.
Sedangkan catatan lain adalah pelarangan cantrang oleh Menteri KKP sebelumnya menyebabkan produksi ikan rucah merosot sehingga Indonesia terpaksa mengimpor pakan ikan. Kondisi ini menyebabkan industri perikanan mati dan tinggal 20 persen dari sebelumnya sekitar 100 perusahaan.
“Yang cukup memalukan, Indonesia juga tidak mampu menghasilkan garam sehingga harus mengimpor 1-3 juta ton garam per tahun,” katanya saat memberikan catatatannya.
Menurut Bambang Indonesia membutuhkan tata ruang industri garam, seperti di Kupang NTT selain membangun pabrik garam kualitas tinggi untuk industri.
"Inilah kesalahan besar suatu negara dengan sumber daya laut terbesar dunia dan pantai terpanjang dunia. Saya yakin Edhy Prabowo bisa memperbaiki masalah itu," tukas Bambang yang pernah menjadi anggota Komisi V dan VI DPR.
