Jokowi Tak Larang Menteri Rangkap Jabatan

Presiden Joko Widodoatau Jokowi menegaskan bahwa dirinya tidak melarang para menteri untuk merangkap jabatan sebagai ketua umum partai politik.
Yodie Hardiyan
Yodie Hardiyan - Bisnis.com 23 Oktober 2019  |  12:58 WIB
Jokowi Tak Larang Menteri Rangkap Jabatan
Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo (kanan) menyalami Menteri Pertahanan Prabowo Subianto seusai pelantikan menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). - ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

Bisnis.com, JAKARTA -  Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan bahwa dirinya tidak melarang para menteri untuk merangkap jabatan sebagai ketua umum partai politik.

Pernyataan itu disampaikan oleh Presiden di depan Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/10/2019) seusai berfoto bersama para menteri dan kepala lembaga yang baru saja dilantik. 

"Dari pengalaman 5 tahun kemarin, baik ketua dan yang bukan ketua partai, saya melihat yang paling penting bisa bagi waktu dan ternyata tidak ada masalah," kata Jokowi

Seperti diketahui, sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju juga menjabat sebagai ketua umum partai politik. Mereka antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang merupakan Ketua Umum Partai Golkar, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa yang merupakan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang menjabat Ketua Umum Partai Gerindra.

Seperti diketahui, Jokowi telah melantik 34 menteri dan 4 kepala lembaga yang tergabung dalam Kabinet Indonesia Maju. Latar belakang mereka beragam, mulai dari pengusaha, polisi, militer, akademisi, aktivis dan profesional.

Presiden menyatakan dirinya tidak menetapkan target 100 hari kerja setelah pelantikan anggota Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024 karena pemerintahan periode kedua ini melanjutkan pemerintahan periode pertama.

Menurut Jokowi pemerintah ingin fokus ke isu defisit neraca perdagangan dan defisit transaksi berjalan. Di samping itu, Jokowi ingin membuka lapangan pekerjaan dengan cara menarik investasi sebanyak-banyak.

Pemerintah juga memperhatikan mengenai reformasi birokrasi. Jokowi menyatakan dirinya telah menyampaikan pesan kepada para menteri bahwa reformasi birokrasi harus diselesaikan secara konkrit. Hal-hal yang dianggap ruwet harus disederhanakan.

"Kemudian tentu saja prioritas utama kita lima tahun ke depan pembangunan sumber daya manusia. Semuanya yang berkaitan dengan itu harus kita garap secara ramai-ramai sehingga memunculkan sebuah daya saing, memunculkan sebuah competitivenes index yang meloncat lebih baik," kata Jokowi yang juga ingin APBN digunakan lebih fokus dan terarah.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
Jokowi, Kabinet Jokowi-Ma'ruf

Editor : Nancy Junita
KOMENTAR


Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top