Bisnis.com, JAKARTA - Mahfud MD akhirnya ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan pada kabinet Indonesia Maju Jokowi - Ma`ruf Amin. Sejumlah pekerjaan rumah sudah menantinya untuk dituntaskan.
Pengamat Komunikasi Politik Universitas Paramadina Hendri Satrio mengatakan tugas Menko Polhukam cukup berat selama lima tahun mendatang.
Dia menilai Mahfud MD mesti menjaga dan mengamalkan sila ketiga dengan baik, yaitu bagaimana sosok tersebut harus mampu menjaga persatuan Indonesia.
"Ini berat Polhukam menjaga dan mengamalkan sila ketiga bagaimana persatuan Indonesia, perpecahan, dan yang paling penting adalah hukum yang tidak tebang pilih. Semuanya akan melihat ke Menkopolhukam. Toleransi dan hukum yang tidak tebang pilih," katanya saat dihubungi Bisnis, Rabu (23/10/2019).
Sementara itu, Pengamat Politik Karyono Wibowo menilai perpolitikan di Tanah Air pada periode ini tidak akan serumit saat pemerintahan Jokowi - JK.
Dia melihat kondisi ini salah satunya karena bergabungnya Gerindra ke tubuh pemerintahan. Bahkan partai itu mendapat dua kursi yaitu Menteri Pertahanan yang diterima Prabowo dan Edhy Prabowo yang menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan.
Baca Juga
"Sehingga potensi instabilitas politik tidak terlalu kuat karena oposisi menjadi lemah sementara pemerintah semakin kuat," katanya.
Sementara itu pada bidang keamanan, Mahfud MD diingatkan tentang potensi ancaman keamanan perlu diantisipasi seperti ekstrimisme dan intoleransi.
Adapun saat mengumumkan nama menteri di kabinet baru ini, Presiden Jokowi mengatakan tugas Mahfud MD berkaitan dengan kasus korupsi, kepastian hukum hingga deradikalisasi.
"Beliau akan menjadi Menkopolhukam sehingga hal-hal yang berkaitan dengan korupsi kepastian hukum, deradikalisasi, antiterorisme berada di wilayah Pak Mahfud MD," katanya.
