Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Surat Terbuka Ekonom Tolak Revisi UU KPK Tak Ditunggangi Agenda Politik

Penolakan ekonom dan akademisi terhadap revisi Undang-Undang (RUU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan merupakan agenda politik. Surat terbuka yang dilayangkan adalah bentuk kekhawatiran terhadap korupsi yang merugikan negara.
Lorenzo Anugrah Mahardhika
Lorenzo Anugrah Mahardhika - Bisnis.com 18 Oktober 2019  |  14:10 WIB
Mahasiswa menyerahkan poster bergambar tikus berdasi kepada anggota Polwan - Bisnis/Rayful Mudassir
Mahasiswa menyerahkan poster bergambar tikus berdasi kepada anggota Polwan - Bisnis/Rayful Mudassir

Bisnis.com, JAKARTA - Penolakan ekonom dan akademisi terhadap revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan merupakan agenda politik. Surat terbuka yang dilayangkan adalah bentuk kekhawatiran terhadap korupsi yang merugikan negara.

Direktur Eksekutif INDEF Enny Sri Hartati mengatakan surat terbuka dari para ekonom yang menolak UU KPK tidak didorong oleh agenda politik. Surat tersebut justru merupakan bentuk dukungan ekonom kepada Presiden Joko Widodo dalam menjalankan program pembangunan.

"Ekonomi pada dasarnya melihat berdasarkan fenomena yang faktual. Jadi, tidak hanya retorika, tetapi bagaimana data-data yang ada dan hal yang terjadi di lapangan," kata Enny saat ditemui di Jakarta pada Jumat (18/10/2019) siang.

Menurut Enny para ekonom telah melihat seluruh faktor tersebut dan memutuskan untuk menolak revisi RUU KPK. Mereka memandang peraturan terbaru sebagai bentuk pelemahan terhadap lembaga antirasuah tersebut.

Enny mengatakan orang-orang yang bereaksi negatif terhadap sikap para ekonom justru perlu dipertanyakan. Menurutnya seluruh akademisi dan peneliti ekonomi yang mendukung surat terbuka menunjukkan adanya kegelisahan dari sektor ekonomi terhadap revisi UU KPK.

Sementara itu Direktur Riset CORE Indonesia Piter Abdullah mengatakan korupsi memiliki dampak yang luar biasa negatif terhadap ekonomi. Pemberlakuan UU KPK akan memunculkan kegaduhan yang akan sulit dihentikan.

Hal tersebut nantinya akan berdampak pada minimnya fokus pemerintah untuk menghadapi perlambatan ekonomi global. Apalagi, saat ini kondisi tersebut sudah membuat sejumlah negara mengalami resesi.

"Ini juga akan berdampak pada masuknya investasi ke Indonesia. Fokus pemerintah yang terbelah akan semakin menghambat modal yang masuk ke Indonesia," jelas Piter. 

 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Jokowi ekonomi revisi uu kpk
Editor : Nancy Junita
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top