Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah ekonom dan akademisi menolak Revisi Undang Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU KPK) dengan menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.
Selain itu, mereka juga mengeluarkan naskah akademik yang di antaranya berisi dampak tindakan korupsi kepada Presiden Jokowi untuk membatalkan UU KPK yang telah berlaku mulai hari ini.
Direktur Riset CORE Indonesia Piter Abdullah mengatakan bahwa pemerintah perlu mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Selain itu, dalam naskah tersebut juga berisi enam rekomendasi kepada Presiden.
Pertama, mengajak semua elemen bangsa untuk tetap teguh melanjutkan komitmen meneruskan
amanah reformasi untuk mencapai tujuan kemerdekaan bangsa Indonesia seperti tertuang pada Pembukaan UUD 1945 alinea 4.
Kedua, RUU KPK menciptakan pelemahan terhadap fungsi penindakan KPK dan berdampak buruk terhadap perekonomian dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Presiden seyogyanya mengeluarkan Perppu untuk membatalkan RUU KPK atau semakin memperkuat KPK.
Ketiga, mengajak kepada semua elemen bangsa untuk berkomitmen menuntaskan reformasi dengan melakukan pengarusutamaan (mainstreaming) perbaikan kelembagaan di berbagai sektor.
Keempat, poin ketiga hanya dapat terlaksana jika dilakukan harmonisasi sistem insentif yang rasional dan manusiawi, terutama di sektor publik.
Kelima, perbaikan infrastruktur pendukung perencanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan mutlak untuk dilakukan untuk mendukung perbaikan aspek kelembagaan di seluruh sektor.
Keenam, sejarah menunjukkan keberhasilan reformasi selalu dimulai dari pimpinan. Presiden dimohon untuk memimpin peningkatan transparansi dan akuntabilitas di berbagai sektor.
