1. Tak Dilibatkan dalam Pemilihan Menteri, Hubungan Jokowi dan KPK Disebut Berjarak
Presiden Joko Widodo disebut belum melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memilih jajaran kabinetnya. Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif.
Menyikapi hal tersebut Indonesia Corruption Watch (ICW) mengaku tidak heran dengan sikap Jokowi. Menurut Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz saat ini hubungan Jokowi dan lembaga antirasuah sedang tidak begitu baik.
Baca selengkapnya di sini.
2. YLBHI: Rapor Demokrasi Jokowi Turun, Banyak Aktivitis Ditangkap
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mempredikis implementasi di demokrasi Indonesia akan menurun di periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Hal itu, kata Ketua Advokasi YLBHI, Muhammad Isnur terlihat dari kinerja penegak hukum di periode pertama. Misalnya beberapa waktu lalu aktivis Dhandy Laksono ditangkap polisi terkait twitnya soal Papua, meninggalnya korban rusuh demo di depan DPR Akbar Alamsyah, hingga penangkapan musisi Ananda Badudu.
Baca selengkapnya di sini.
3. Ini Bukti Teroris JI Lebih Terlatih dan Sadis Dibanding JAD
Kepala Pusat Studi Keamanan dan Pertahanan (PSKP) Universitas Gadjah Mada (UGM) Najib Azca menilai aksi teror dilakukan SA alias Abu Rara yang menimpa Menkopolhukam Wiranto menunjukkan bahwa daya destruksi atau daya rusak para teroris di Indonesia mulai menurun.
"Ini refleksi bahwa daya penghancuran atau daya kemampuan destruksi dari kelompok teroris berkurang dibandingkan yang dulu," kata Najib, di Yogyakarta, Senin (14/10/2019).
Baca selengkapnya di sini.
4. PA 212 Tutup Pintu Rekonsiliasi dengan Pemerintahan Jokowi
Ketua Umum Persaudaraan Alumni alias PA 212 Slamet Maarif mengatakan akan menolak segala bentuk rekonsiliasi dengan pemerintahan Joko Widodo alias Jokowi sebagai Presiden terpilih 2019-2024.
Hal itu dia sampaikan saat berceramah dalam acara bertajuk “Dzikir dan Munajat Akbar Mujahid 212” di Masjid Agung Sunda Kelapa, Jakarta Pusat, pada Minggu (13/10/2019).
Baca selengkapnya di sini.
5. Didesak Mundur dari Ketua MUI, Ma'ruf Amin Minta Munas Dipercepat
Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024 Ma'ruf Amin meminta agar musyawarah nasional (munas) Majelis Ulama Indonesia (MUI) dipercepat agar dirinya bisa segera menanggalkan jabatan sebagai Ketua Umum MUI.
"Mungkin munasnya dipercepat supaya nanti terus ada pimpinan yang baru karena nanti saya tidak boleh lagi merangkap ketua umum," ujar Ma'ruf di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto, Jakarta, Minggu (13/10/2019).
Baca selengkapnya di sini.
