Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

PA 212 Tutup Pintu Rekonsiliasi dengan Pemerintahan Jokowi

Ketua Umum Persaudaraan Alumni alias PA 212 Slamet Maarif mengatakan akan menolak segala bentuk rekonsiliasi dengan pemerintahan Joko Widodo alias Jokowi sebagai Presiden terpilih 2019-2024.
Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Maarif mengacungkan jari telunjuk dan ibu jarinya saat berjalan menuju ruang penyidik Satreskrim Polresta Surakarta, Kamis (7/2/2018)./Solopos-Kurniawan
Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Maarif mengacungkan jari telunjuk dan ibu jarinya saat berjalan menuju ruang penyidik Satreskrim Polresta Surakarta, Kamis (7/2/2018)./Solopos-Kurniawan

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum Persaudaraan Alumni alias PA 212 Slamet Maarif mengatakan akan menolak segala bentuk rekonsiliasi dengan pemerintahan Joko Widodo alias Jokowi sebagai Presiden terpilih 2019-2024.

Hal itu dia sampaikan saat berceramah dalam acara bertajuk “Dzikir dan Munajat Akbar Mujahid 212” di Masjid Agung Sunda Kelapa, Jakarta Pusat, pada Minggu (13/10/2019).

 “Tidak ada kata rekonsiliasi bagi kami sebelum stop kriminalisasi terhadap ulama, sebelum pulangkan imam besar kami, sebelum bebaskan aktivis kami,” kata Slamet saat berceramah.

Ditemui seusai acara, Slamet mengatakan berpegang teguh pada hasil Ijtimak Ulama IV yang digelar 5 Agustus lalu terkait sikap organisasinya. Ia pun menegaskan rekonsiliasi yang dimaksud adalah dengan pemerintahan Jokowi nantinya.

Rekonsiliasi, lanjut dia, mungkin terjadi setelah tuntutan mereka dipenuhi, salah satunya adalah pemulangan Rizieq Syihab. Slamet merujuk pada poin pertama hasil Ijtimak Ulama IV, yakni Menolak kekuasaan yang berdiri atas dasar kecurangan dan kezaliman serta mengambil jarak dengan kekuasaan tersebut.

“Itu pegangan kami. Sehingga ketika ada ketum partai manapun yang ingin berekonsiliasi dengan pemerintah ya kami pasti menolaknya,” ucap Slamet.

 “Jangan mimpi rekonsiliasi kalau imam kami belum pulang ke Indonesia.”

Sebelumnya, dalam hasil Ijtimak Ulama IV, Ketua Umum GNPF Ulama, Yusuf Muhammad Martak, mengatakan Ijtima masih meyakini bahwa Pemilu 2019 diwarnai kecurangan yang terstruktur, sistematis, masif dan brutal.

Selain itu, PA 212 menyesalkan terjadinya kematian lebih dari 600 petugas pemilu 2019 tanpa otopsi, ditambah ada lebih dari 11 ribu petugas pemilu yang jatuh sakit serta dirawat di berbagai rumah sakit, adalah tragedi kemanusiaan yang harus diusut tuntas untuk mengetahui sebab musababnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : JIBI
Editor : Nancy Junita
Sumber : Tempo.Co
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper