Hari Ini KPK Panggil Rachmat Yasin untuk Diperiksa

Mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin hari ini diagendakan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. RY dipanggil KPK terkait penyidikan kasus korupsi pemotongan uang dan gratifikasi.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 08 Oktober 2019  |  11:28 WIB
Hari Ini KPK Panggil Rachmat Yasin untuk Diperiksa
Rachmat Yasin berjalan keluar dari gedung KPK usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Jumat (9/5/2014) sebagai tersangka tindak pidana suap. Rahmat yasin diperiksa KPK selama 28 Jam setelah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) menyusul penerimaan suap dari PT Bukit Jonggol Asri terkait pengurusan izin alih fungsi lahan hutan lindung di Puncak Bogor yang akan dijadikan kompleks perumahan "elite". - Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin hari ini diagendakan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka.

Rachmat Yasin (RY) dipanggil KPK terkait penyidikan kasus korupsi pemotongan uang dan gratifikasi.

"Yang bersangkutan dijadwalkan diperiksa sebagai tersangka terkait tindak pidana korupsi pemotongan uang dan gratifikasi," ucap Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Selain itu, KPK memanggil dua saksi lainnya untuk tersangka Rachmat, yakni Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Camalia Wilayat Sumaryana dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di RSUD Cibinong Leidia Marhareta Kandou.

Sebelumnya, KPK telah mengumumkan Rachmat sebagai tersangka pada 25 Juni 2019.

Untuk kasus suap, tersangka Rachmat diduga meminta, menerima atau memotong pembayaran dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebesar Rp8.931.326.223.

Uang tersebut diduga digunakan untuk biaya operasional bupati dan kebutuhan kampanye pemilihan kepala daerah dan pemilihan legislatif yang diselenggarakan pada 2013 dan 2014.

Selain itu, tersangka Rachmat juga diduga menerima gratifikasi berupa tanah seluas 20 hektare di Jonggol, Kabupaten Bogor dan mobil Toyota Vellfire senilai Rp825 juta.

Gratifikasi tersebut diduga berhubungan dengan jabatan tersangka dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya serta tidak dilaporkan ke KPK dalam waktu paling lambat 30 hari kerja.

Rachmat disangkakan melanggar Pasal 12 huruf f dan Pasal 12 B Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Untuk diketahui, Rachmat baru saja bebas pada 8 Mei 2019 setelah menjalani masa hukuman di Lapas Sukamiskin Bandung.

Rachmat saat itu divonis 5 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp300 juta karena menerima suap senilai Rp4,5 miliar guna memuluskan rekomendasi surat tukar menukar kawasan hutan atas nama PT Bukit Jonggol Asri seluas 2.754 hektare.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
KPK, rachmat yasin

Sumber : Antara

Editor : Saeno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top