Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Kunci Penerbitan Perppu KPK di Tangan Jokowi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) enggan menanggapi polemik penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu KPK.
JIBI
JIBI - Bisnis.com 03 Oktober 2019  |  05:56 WIB
Presiden Joko Widodo (kiri) menerima kenang-kenangan sebuah buku Batik Indonesia dari Ketua Yayasan Batik Indonesia (YBI) Jultin Ginandjar Kartasasmita (kanan) pada peringatan Hari Batik Nasional 2019 di Pura Mangkunegaran, Solo, Jawa Tengah, Rabu (2/10/2019). - Antara
Presiden Joko Widodo (kiri) menerima kenang-kenangan sebuah buku Batik Indonesia dari Ketua Yayasan Batik Indonesia (YBI) Jultin Ginandjar Kartasasmita (kanan) pada peringatan Hari Batik Nasional 2019 di Pura Mangkunegaran, Solo, Jawa Tengah, Rabu (2/10/2019). - Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) enggan menanggapi polemik penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu KPK.

Juru bicara KPK Febri Diansyah menyatakan akan menunggu keputusan akhir yang akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi terkait penerbitan perppu tersebut.

“KPK tidak dalam posisi untuk menanggapi, kami menunggu hasil finalnya saja,” kata Febri di kantornya, Jakarta, Rabu (2/10/2019).

Dia menyatakan saat ini KPK tetap berfokus memberantas korupsi baik dalam hal penindakan atau pencegahan.  KPK menyerahkan secara penuh rencana penerbitan itu kepada Presiden.

 “Saya kira itu kuncinya di Presiden,” kata dia.

Wacana penerbitan Perppu KPK mencuat setelah Jokowi bertemu dengan 41 tokoh nasional di Istana Negara, Kamis (26/9/2019).

Mayoritas tokoh berpendapat penolakan publik terhadap UU KPK hasil revisi bisa menjadi landasan diterbitkannya perppu.

Rencana penerbitan perppu itu didukung oleh partai-partai oposisi seperti Partai Amanat Nasional, Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera. Namun, partai koalisi pendukung pemerintah meminta Jokowi menjadikan penerbitan Perppu KPK sebagai opsi terakhir untuk menyelesaikan polemik di masyarakat.

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bahkan mengatakan Jokowi dan sejumlah parpol pengusung telah bersepakat menolak mengeluarkan perppu.

“Jelas presiden bersama seluruh partai pengusung mempunyai satu bahasa yang sama, untuk sementara enggak ada, belum terpikirkan mengeluarkan perpu,” kata dia di Kompleks DPR, Jakarta, Rabu (2/10/2019).

 

 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Jokowi KPK revisi uu kpk

Sumber : Tempo.Co

Editor : Nancy Junita
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top