Jokowi Dipaksa Keluarkan Perppu KPK, Surya Paloh: Salah-Salah Bisa Di-Impeach

Alasannya, saat ini UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK masuk dalam uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK). Polemik ini yang menjadi pembahasan.
Jaffry Prabu Prakoso
Jaffry Prabu Prakoso - Bisnis.com 02 Oktober 2019  |  19:01 WIB
Jokowi Dipaksa Keluarkan Perppu KPK, Surya Paloh: Salah-Salah Bisa Di-Impeach
Presiden Joko Widodo (kiri) berjalan bersama Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh saat menghadiri pembukaan sekolah legislatif Partai Nasdem di Jakarta, Selasa (16/7/2019). - ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo mengadakan pertemuan dengan para ketua umum partai koalisi membahas isu terkini di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat beberapa hari lalu. Salah satu yang dibicarakan tentang demonstrasi dan desakan mahasiswa.

Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Surya Paloh mengatakan bahwa permintaan mahasiswa agar Jokowi mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (Perppu KPK) tidak bisa dilakukan.

Alasannya, saat ini UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK masuk dalam uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK). Polemik ini yang menjadi pembahasan.

“Jadi kita tunggu dulu bagaimana proses di MK melanjutkan gugatan itu. Jadi yang jelas presiden bersama seluruh partai-partai pengusungnya mempunyai satu bahasa yang sama,” katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (2/10/2019).

Dengan keadaan seperti ini, Surya menjelaskan bahwa untuk sementara ini Jokowi belum terpikirkan mengeluarkan perppu. Hak konstitusional presiden itu belum bisa dilakukan karena sedang dalam proses uji materi.

“Mungkin masyarakat dan anak-anak mahasiswa tidak tahu kalau sudah masuk ke ranah sana. [Kalau] presiden kita paksa keluarkan perppu, ini justru dipolitisir. Salah-salah presiden bisa di-impeach karena itu,” jelasnya.

Sebelumnya, 18 mahasiswa dari berbagai universitas menggugat UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK, Rabu (18/9/2019). Padahal, revisi baru disahkan sehari sebelumnya.

Dalam gugatannya, pemohon memiliki dua gugatan, yaitu dari sisi formil dan materil. Untuk formil, DPR dianggap tidak melibatkan masyarakat dalam mengubah UU.

Sementara dari sisi formil pemohon mempersoalkan syarat pimpinan KPK yang tidak pernah melakukan tindakan tercela, memiliki reputasi baik, dan melepaskan jabatan struktural. Bagi mereka, tidak ada mekanisme hukum yang jelas jika ada pelanggaran terhadap syarat-syarat tersebut.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
revisi uu kpk

Editor : M. Taufikul Basari

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top