La Nyalla Ketua DPD, Targetnya Biaya Dinas Lumpsum dan Fasilitas ke Luar Negeri

Senator La Nyalla Mahmud Mattaliti resmi menjadi ketua Dewan Perwakilan Daerah periode 2019-2024. Dia disumpah janji pimpinan di depan ketua Mahkamah Agung, Rabu (2/10/2019) dini hari.
Jaffry Prabu Prakoso
Jaffry Prabu Prakoso - Bisnis.com 02 Oktober 2019  |  10:32 WIB
La Nyalla Ketua DPD, Targetnya Biaya Dinas Lumpsum dan Fasilitas ke Luar Negeri
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) periode 2019 - 2024 La Nyalla Mahmud Mattalitti mengikuti pemungutan suara untuk pemilihan ketua pada sidang paripurna DPD di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2019). - Antara

Bisnis.com, JAKARTA – Senator La Nyalla Mahmud Mattaliti resmi menjadi ketua Dewan Perwakilan Daerah periode 2019-2024. Dia disumpah janji pimpinan di depan ketua Mahkamah Agung, Rabu (2/10/2019) dini hari.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Jawa Timur tersebut mengalahkan tiga lawannya, Sultan Bachtiar Najamuddin, Mahyuddin, dan Nono Sampono melalui pemungutan suara. Pemilihan secara musyawarah gagal setelah para calon tidak mau mengalah dan kukuh mau menjadi orang nomor satu.

La Nyalla meraih suara terbanyak dengan 47 suara. Sementara itu, Sultan yang mewakili wilayah barat I hanya memperoleh 18 suara, Mahyuddin mewakil wilayah timur I cuma mendapatkan 28 suara, dan Nono Sampono dari wilayah timur II dengan 40 suara. 

Dengan perolehan suara tersebut, La Nyalla ditetapkan sebagai ketua DPD. Nono sebagai wakil ketua 1, Mahyuddin sebagai wakil ketua II dan Sultan sebagai wakil ketua III DPD RI.

“Terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Ratu [Gusti Kanjeng Ratu Hemas] yang sudah memberi kepercayaan dan dukungan, sekaligus amanat kepada saya untuk maju sebagai pimpinan DPD RI,” katanya.

Sebelumnya, La Nyalla mengklaim mendapatkan dukungan langsung Gusti Kanjeng Ratu Hemas untuk menduduki pucuk pimpinan DPD. Itu disampaikannya setelah resmi dilantik sebagai senator.

Sementara itu, dalam visi misinya sebagai ketua DPD, La Nyalla ingin menyamakan aturan perjalanan dinas anggota DPD serupa dengan anggota DPR. Tidak hanya itu, juga juga mau menyamakan fasilitas antara anggota DPD dan anggota DPR dari sisi penambahan jumlah staf.

“Kunjungan kerja anggota untuk keluar negeri harus dibiayai lumpsum bukan add cost dan anggota DPD yang bertugas keluar negeri harus mendapat fasilitas untuk bisa membawa staf seperti yang terjadi di DPR RI,” jelasnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
dpd, la nyalla matalitti

Editor : Nancy Junita

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top