Bisnis.com, JAKARTA - China hari ini merayakan 70 tahun supremasi Partai Komunis dengan parade tank, rudal dan pasukan elit untuk menunjukkan status adikuasa di saat menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya berupa aksi demo besar-bearan di wilayah Hong Kong.
Pihak berwenang di Beijing telah menutup jalan-jalan dan melarang penggunaan wilayah udara serta memblokade sejumlah kawasan. Tujuannya untuk merayakan perjalanan China dari negara yang hancur oleh perang dan kemiskinan menjadi ekonomi terbesar kedua di dunia.
Parade militer besar-besaran akan digelar di Lapangan Tiananmen di bawah pengawasan Presiden Xi Jinping, pemimpin negara yang paling kuat sejak Mao Zedong. Mao mendirikan Republik Rakyat China pada 1 Oktober 1949.
Senjata terbaru termasuk drone hipersonik dan rudal balistik antarbenua yang dapat mencapai Amerika Serikat akan ditampilkan untuk pertama kalinya, menurut analis yang berbasis di Paris.
"Persatuan adalah besi dan baja. Persatuan adalah sumber kekuatan," kata Xi dalam pidato pada Senin malam seperti dikutip ChannelNewsAsia.com, Selasa (1/10/2019).
Akan tetapi, di balik kekuatan persenjaaan militer China saat ini, sejumlah tantangan tengah menguji kemampuan Xi untuk menjaga stabilitas ekonomi dan politik di dalam dan luar negeri.
Baca Juga
Petugas polisi menahan seorang demonstran setelah bentrokan antara demonstran anti-pemerintah dan demonstran pro-China di distrik Wan Chai, pada Hari Nasional China di Hong Kong, China 1 Oktober 2019./Reuters
"Partai Komunis berharap bahwa kesempatan ini akan menambah legitimasinya dan menggalang dukungan pada saat tantangan internal dan eksternal muncul," ujar Adam Ni, peneliti China di Macquarie University di Sydney.
Kota semi-otonom itu dilanda aksi demo selama berbulan-bulan sehingga memunculkan kerusuhan terburuk sejak Inggris mengembalikan pusat keuangan regional itu ke China pada 1997.
Polisi dan pengunjuk rasa terlibat bentrokan keras sehingga memicu penembakan gas air mata untuk menghadapi bom bensin yang dilemparkan para pendemo.
Xi berjanji pada hari Senin (30/9/2019) untuk terus "sepenuhnya dan dengan setia menerapkan" satu negara, dua sistem kebijakan di mana warga Hong Kong menikmati kebebasan yang tak terlihat di daratan.