Menteri LHK: Ditata Bersama, Pemerintah Sepakat Pulau Komodo Tak Ditutup

Kabar gembira buat dunia wisata, karena Taman Nasional Komodo di Nusa Tenggara timur (NTT) tidak jadi ditutup saat ini dan per Januari 2020.
Herdiyan
Herdiyan - Bisnis.com 01 Oktober 2019  |  04:14 WIB
Menteri LHK: Ditata Bersama, Pemerintah Sepakat Pulau Komodo Tak Ditutup
Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar menghadiri rapat koordinasi tingkat menteri dan gubernur yang dipimpin Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan dan dihadiri Menpar Arief Yahya dan Gubernur NTT Victor B Laiskodat, Senin (30/9/2019). - Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA – Kabar gembira buat dunia wisata, karena Taman Nasional Komodo di Nusa Tenggara timur (NTT) tidak jadi ditutup saat ini dan per Januari 2020.

Selain itu juga tidak akan ada relokasi penduduk, melainkan kawasan wisata tingkat dunia ini akan ditata bersama.

“Yang akan dilakukan ialah penataan dalam kewenangan konkuren, bersama antara pemerintah/KLHK dan Pemda NTT. Tujuannya untuk kepastian usaha, livelihood masyarakat, konservasi satwa komodo, world class wisata, serta investasi,” ujar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, Senin (30/9/2019).

Siti mengungkapkan hal itu usai rapat kordinasi (rakor) tingkat menteri dan gubernur yang  dipimpin Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan, Senin (30/9/2019). Rakor dihadiri Menpar Arief Yahya, Menteri LHK Siti Nurbaya, dan Gubernur NTT Victor B Laiskodat.

Rakor juga membahas berbagai kekurangan dalam hal sarana dan prasarana yang menjadi perhatian  untuk pengembangan seperti kapasitas ranger, sarana patroli, guide tour terlatih, amenities toilet, dermaga, dan lain-lain.

Semua membutuhkan peningkatan dan penyempurnaan untuk standard wisata internasional.

Lebih lanjut dikemukakan Siti, kewenangan bersama itu akan mencakup pada pembenahan spot-spot wisata, dukungan manajemen, promosi, guide, ranger, patroli dan floating ranger station, serta pusat riset komodo.

Paralel dengan investasi juga dapat dilakukan pada kawasan ini sesuai aturan dalam kerja sama pengelola dengan BUMD dan swasta atau melalui perizinan swasta dan pengembangan wisata khusus konservasi dan wild adventures.

Menteri LHK menegaskan kawasan wisata Pulau Komodo lebih baik ditata bersama dalam kewenangan bersama konkuren dan tidak akan ada relokasi penduduk.

Terkait dengan kerangka waktu, Siti menegaskan akan segera menetapkan keputusan untuk kokurensi dan beberapa hal sudah ada yang bisa dilaksanakan hingga akhir tahun ini dan tahun depan.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
pulau komodo

Editor : Herdiyan

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top